Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan di seputar pengelolaan hibah luar negeri, yang paling menarik adalah kenapa sulit sekali untuk melakukan hibah ke daerah. Karena peraturan yang ada hibah ke daerah harus melalui Pemerintah Pusat melalui mekanisme on granting yaitu on budget on treasury dengan meknisme fund chanellingnya melalui Pembayaran Langsung, Rekening Khusus, Penggantian Pembiayaan, Pembukaan L/C dan Pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana implementasi pengelolaan hibah luar negeri dengan fokus utama kegiatan di daerah yaitu Aceh dan mengidentifikasi berbagai masalah dan kesuksesan dalam implementasi pengelolaan hibah UNDP Aceh Government Transistion Programme. Model analisis yang digunakan adalah kualitatif ekplanatif dengan pendekatan kasus Aceh pada AGTP karena peneliti berupaya menekankan pada proses. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan kajian dokumen.Hasil penelitian menunjukan bahwa celah yang digunakan oleh Kemendagri untuk menyalurkan hibah ke Aceh tanpa melalui mekanisme on granting adalah dengan DIPA Dekonsentrasi model On budget ? Off treasury dapat di terapkan, proses perencanaan dan penganggaran dapat di ikuti dengan waktu yang lebih panjang, Alur transfer dana juga lebih cepat dan hibah AGTP dapat dipertanggungjwabkan dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Rekomendasi yang disampaikan berdasar hasil penelitian ini adalah DIPA Dekonsentrasi model On budget ? Off treasury dapat di replikasi dan diterapkan dengan memperhatikan titik ? titik tertentu yang dapat berpotensi mensukseskan program maupun berpotensi masalah yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam implementasi pengelolaan hibah tersebut.

---

The research background was raised by several issues surrounding the management of foreign grants, the most interesting challange is why it is so difficult to chanelling grants to the province/district. Because existing regulations for subsidiary grants should go through the central government by on granting mechanism with its on-budget on treasury with the mechanism of fund chanelling through five schemes namely direct payment, the special account, the reimbursement, the opening of L / C (Letter of Credit), for subsidiary grant through transfer from RKUN (Central Treasury Account) to RKUD (Regional Treasury Account). This research aims to explore how the implementation of the management of foreign grants with the main focus of activities in Aceh Province and identify key failure and key success in the implementation of UNDP Aceh Government Transistion Programme. The analysis model used is qualitative approach with explanatory, since researcher attempt to emphasize the process. Data collection through interviews and document review.The results showed that the loopholes used by MOHA to chanelling grants to the Province without going through the mechanism on granting is DIPA Deconcentration on budget off treasury models can be applied, the planning and budgeting process can be followed by inistiating a longer period of time to catch up the process, the flow of funds is also more faster and the AGTP grants can be accountable in the LKPP (Central Government Financial Statements). Recommendations are DIPA Deconcentration can be replicated and applied with consideration some spots that identified as key failures and key success in the implementation of managing foreign grant.