Penelitian ini berjudul fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap daerah pemekaran: Studi Kasus Pemekaran Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2008. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana DPD RI periode 2004-2009 menjalankan fungsi pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam mengawal proses pemekaran Kabupaten Tangerang pada pembentukan Kota Tangerang Selatan, (2) bagaimana keterlibatan DPD RI periode 2004-2009 dalam menjalankan fungsi legislasi pada pembahasan RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, (3) bagaimana syarat tehnis pemekaran Kabupaten Tangerang mendukung Ketahanan Wilayah yang mendukung Ketahanan Nasional. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang DPD RI periode 2004-2009 dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap daerah pemekaran berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan fungsi legislasi DPD pada pembahasan RUU Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten serta untuk mengetahui syarat tehnis pemekaran Kabupaten Tangerang yang mendukung Ketahanan Nasional. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitik.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori Pengawasan, Demokrasi Perwakilan, Lembaga Perwakilan, Negara Kesatuan, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, Otonomi Daerah, Pemekaran Wilayah dan Ketahanan Nasional.

---

This study titled Monitoring function DPD Against autonomous regions: Case Studies regional expanses South Tangerang City Year 2005-2008. Issues raised in the study include: (1) how the DPD period 2004-2009 oversight of the Law No. 32 Year 2004 on Regional Governance in guarding the process of expansion of Tangerang Regency on the formation of the Autonomous Region New South Tangerang city, (2) how DPD involvement in running the 2004-2009 legislative function to the discussion of the bill on the establishment of South Tangerang Banten, (3) how the requisite technical support division of Tangerang regency in favor of Regional Security National Resilience.As for the purpose of this study was to determine the duties and authority of DPD RI in 2004-2009 in implementing and monitoring functions based on Law Number 32 Year 2004 on Regional Governance and the legislative function of the expansion of Tangerang regency bill Formation South Tangerang in Banten and to determine the technical requirements to support the expansion of the National Defense Tangerang regency. The research was conducted using qualitative research methods to the nature of descriptive analytic study.As a theoretical basis, this study uses the theory of Supervision, representative democracy, representative institutions, Unitary State, National and Local Relations Authority, Autonomy, Proliferation of Regional and National Security.