ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penguasaan Negara terhadap pertambangan yang merupakan salah satu hasil kekayaan alam terkandung di wilayah Negara kesatuan Indonesia. Penguasaan yang diberikan terhadap Negara merupakan amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia. Penafsiran terkait penguasaan Negara dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan pertambangan sejauh yang berda dalam wilayah Indonesia. Dalam hal pengaturan dimuat dalam undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara yang kemudian diikuti peraturan-peraturan terkait lainnya yang berada dibawah undang-undang. Kemudian dalam hal pengurusan Negara terlibat sebagai pelaku usaha melalaui perusahaan Negara atau dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya dalam hal pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota Sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam pasal 140 (3) dan 141 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Selanjutnya dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan program Community development, Corporate social responsibility (CSR), Sustainable development, Good Corporate Governace (GCG). Simpulan dari hasil penelitian ini, bahwa ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini ternyata memiliki banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraannya. Diantaranya terkait dengan perizinan yang sering tumpang tindih, kegiatan pertambangan yang illegal, penggelapan pajak oleh para pelaku usaha pertambangan, dan adanya ketentuan terkait divestasi saham bagi asing dalam jangka waktu tertentu. Dari permasalahan tumpang tindih perizinan maka penulis menyarakan agar dilakukan sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang nomor 37 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang pernah berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACT
This thesis discus about the governance of nation on mining which has been one of natural wealth contained in the unitary state o Indonesia. The governance given to country is a constitutional mandate of article 33 paragraphs 3 of the 1945 constitution which has been agreed by all Indonesian societies. Interpretations related to control of the State in this case, the government has the authority to manage, administer, and oversee the entire drift mining activities in the region as far as Indonesia. In terms of the regulation contained in Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal which is then followed by other relevant regulations under the legislation. Then in terms of the maintenance of the State involved as entrepreneurs through State company, known as State Owned Enterprises (SOE). Furthermore, in terms of supervision by the Minister, Governor and Regent / Mayor accordance with their respective authorities are set out in article 140 (3) and 141 of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal. Then in terms of improving the welfare of the community can be actualized with the Community development, corporate social responsibility (CSR), Sustainable development, good corporate Governance (GCG). The conclusions from this research, that the provisions of law applicable at this time have many problems that occur in its implementation. Some of them were related to licensing that often overlap, illegal mining, tax evasion by businesses of mining, and the provisions relating to foreign divestment within a certain timeframe. Overlapping of the licensing issues, the author advised that done as contained in Law No. 37 Year 1967 About Basic Provisions of Mining ever in Indonesia.