ABSTRAK
Pada beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan penggunaan transportasi udara di Indonesia. Pada umumnya kondisi ini tidak segera direspon oleh pengelola bandar udara dengan melakukan pembangunan serta pengembangan infrastruktur, sehingga mengakibatkan terjadinya lack of capacity. Pada tahun 2011, jumlah penumpang pada bandar udara Juanda Surabaya telah mencapai 13 juta orang per tahun, sedangkan terminal bandar udara Juanda Surabaya hanya memiliki kapasitas 8 juta penumpang per tahun, hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya standar pelayanan penumpang di terminal. Kondisi ini harus segera direspon oleh pengelola bandar udara, sehingga bandar udara Juanda Surabaya rencananya akan dikembangkan melalui beberapa tahapan yaitu mengoptimalkan terminal lama sebagai terminal 2, memperpanjang runway dan penambahan rapid exit taxiway, membangun terminal baru sebagai terminal 3 serta membangun runway ke dua guna merespons tingginya pertumbuhan trafik pesawat dan penumpang yang terjadi pada bandar udara Juanda Surabaya. Total biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan serta pengembangan bandar udara Juanda Surabaya diperkirakan sekitar 13 triliun rupiah. Seluruh biaya tersebut tidak dapat dipenuhi oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) secara korporat maupun bandar udara Juanda secara individu. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kemungkinan pelaksanaan strategi pengembangan bandar udara melalui Public Private Partnership (PPP) pada bandar udara Juanda Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam PPP serta peran masing-masing pihak dalam kerjasama tersebut. Penelitian ini menghasilkan konsep PPP multi partnership yang melibatkan Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta dimana konsep ini merupakan penggabungan dari dua tipe PPP yaitu technical assistance contract dan management contract. Hasil penelitian ini memberikan pandangan yang berbeda tentang pelaksanaan PPP khususnya pada pembangunan serta pengembangan infrastruktur bandar udara secara brownfield yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara.

---

ABSTRACT
In recent years, there has been increased use of air transportation in Indonesia. In general, this condition is not immediately responded by the airport managers to undertake the construction and development of infrastructure, which causes lack of capacity. In 2011, the number of passengers at Juanda airport Surabaya has reached 13 million people per year, while passenger terminal of the airport only has a capacity of 8 million passengers per year, which resulted in failure to meet the standard of service to passengers in the airport. This condition should be immediately responded by the the airport manager, so Juanda airport in Surabaya is planned to be developed through several stages that consist of optimizing the old terminal as terminal 2, extending the runway and the addition of rapid exit taxiways, building a new terminal as terminal 3 and to build a second runway to respond high growth of passenger traffic and aircraft that occurs in Juanda airport Surabaya. The total cost required for the construction and development of Juanda airport Surabaya estimated about 13 trillion rupiah. The entire cost can not be fulfilled by PT. Angkasa Pura I (Persero) as a corporate or Juanda airport as an individual. Therefore, this study was conducted to determine the possible implementation of airport development strategies through Public Private Partnership (PPP) at Juanda airport in Surabaya. This study deliver a concept of PPP multi partnership that involve Government, State Owned Enterprises and the private sector which is a combination of two types of PPP that is technical assistance contracts and management contract.This study aims to determine the parties involved in the PPP and the role of each party in the implementation of PPP. The results of this study have provided different views about the implementation of PPP in particular on the brownfield development of airport infrastructure that has been managed by the State-Owned Enterprises.