Baku mutu (BM) SO2 ambien Indonesia untuk rata-rata waktu 24-jam sebesar 365 μg/m3 yang diatur di dalam PP No 41 Tahun 1999 paling longgar dibandingkan dengan BM SO2 ambien negara-negara lain di dunia termasuk BM panduan WHO. BM ini diperkirakan belum menjamin perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan BM alternatif untuk SO2 ambien yang lebih ketat. Penelitian ini mengkaji nilai manfaat dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan jika Indonesia melakukan pengetatan BM SO2 ambien. Dua alternatif BM untuk SO2 yang digunakan adalah 78 μg/m3 mengacu pada U.S. EPA dan 300 μg/m3 mengacu pada PUSARPEDAL. Langkah pertama adalah memetakan persebaran konsentrasi SO2 ambien di Indonesia. Hasilnya mengindikasikan bahwa Provinsi DKI Jakarta dan Banten telah melebihi kedua BM alternatif sedangkan Provinsi DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara hanya melebihi BM alternatif 78 μg/m3. Dari aspek sosial, jika DKI Jakarta dan Banten memenuhi BM alternatif 300 μg/m3 akan menurunkan kejadian ISPA 98% dan 95%. Untuk Jawa Timur, Bali dan Sumatera Utara, jika memenuhi BM alternatif 78 μg/m3 akan menurunkan kejadian ISPA masing-masing 59%, 51% dan 5%. Dari aspek ekonomi, pemenuhan BM alternatif 300 μg/m3 memberikan manfaat penurunan kejadian ISPA di Indonesia antara Rp 171.400.000-Rp 4.030.000.000, sedangkan pemenuhan BM alternatif 78 μg/m3 memberikan manfaat ekonomi lebih besar: antara Rp 233.900.000-Rp 5.499.000.000. Dari aspek lingkungan, disimpulkan bahwa pemenuhan BM alternatif 300 dan 78 μg/m3 memberikan nilai pH (keasaman) air hujan masingmasing 5,05 dan 5,31.

---

Indonesia quality standard (QS) for ambient SO2 for 24-hour time average i.e. 365 μg/m3 regulated in the Government Regulation No. 41 of 1999 is the most loose compared to the ambient SO2 standards of other countries in the world including WHO QS guideline. This QS is not expected to guarantee the protection of public health and environment in Indonesia. Therefore more stringent QS alternative for ambient SO2 is required. This research examines benefit values in social, economic and environmental aspects if Indonesia tightens its ambient SO2 QS. Two alternative QS for SO2 are used i.e 78 referring to U.S. EPA and 300 μg/m3 referring to PUSARPEDAL. First step is to map distribution of SO2 ambient concentrations in Indonesia. The result indicates that Provinces of Jakarta and Banten have exceeded both alternative QS while Provinces of Yogyakarta, West Java, Central Java, East Java, Bali and North Sumatra only exceed the alternative QS of 78 μg/m3.

From the social aspect, by attaining to the alternative QS of 300 μg/m3, Jakarta and Banten will reduce incidence of ARI by 95% and 98%. By attaining to the alternative QS of 78 μg/m3, East Java, Bali and North Sumatra will reduce the incidence of ARI by 59%, 51% and 5%. From the economic aspect, the attainment to the alternative standard of 300 μg/m3 gives economic value of the decrease of ARI incidence ranging from Rp 171.4 millions to Rp 4.03 billions in Indonesia. The attainment to the alternative QS of 78 μg/m3 gives economic value ranging from Rp 233.9 millions to Rp 5.499 billions. From the environmental aspect, it is concluded that the attainment to the alternative standards of 300 and 78 μg/m3 provide rainwater pH value of 5.05 and 5.31 respectively.