ABSTRAKTesis ini membahas tentang eksistensi Amerika Serikat sebagai faktor dalam
kebijakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama rentang
tahun 1985 sampai dengan 1999. Melalui Foreign Aid dan Demokrasi Liberal,
kebijakan demokrasi dan HAM di Indonesia kemudian dihadapkan pada persoalan
serius tentang tujuan demokrasi liberal yang terkadang tidak selaras dengan citacita
demokrasi dan nilai-nilai HAM di Indonesia, terutama yang terkandung di
dalam Undang-Undang Dasar 1945. Masa pemerintahan Orde Baru dan
pemerintahan transisi reformasi akan mengambil peran penting terhadap
implementasi demokrasi dan HAM dari sudut pandang yang berbeda. Diharapkan
melalui tesis ini, akan menjelaskan dilematisasi negara berkembang seperti
Indonesia dan menjembatani pencarian solusi terhadap hutang yang diakibatkan
oleh kontinuitas ‘ketergantungan’ Indonesia terhadap bantuan atau pinjaman luar
negeri.
ABSTRACTThis thesis about the existence of the United States as afactor in the policy of
Democracy and Human Rights (HAM) in Indonesia over the span of 1985 to
1999. Through the theory of Foreign Aid and Democracy Liberal Policy, the
policy of democracy and human rights in Indonesia and then faced with the
serious problem of liberal democracy objectives are sometimes not aligned with
the ideals of democracy and human rights values in Indonesia, especially those
contained in the Act of 1945. The New Order government and transitional
government reform will take a leadership role on the implementation of
democracy and human rights from a different perspective. Hopefully, through this
thesis, will explain the ‘dilemma’ of developing countries such as Indonesia and
the search for sollutions to bridge the debt caused by the continuity of Indonesia’s
dependence toward the aid or foreign loans.