ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerapan ISAK 16 tentang perjanjian konsesi jasa pada perusahaan Independent Power Producer (“IPP”) di Indonesia serta menganalisa dampak penerapan tersebut pada laporan keuangan IPP. ISAK 16 sendiri telah diterbitkan oleh DSAK IAI pada tanggal 1 Februari 2011 dan telah berlaku efektif per 1 Januari 2012 sebagai respon dibutuhkannya pengaturan akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan untuk mengatur skema perjanjian Public to Private Partnership (“PPP”) oleh operator yang banyak digunakan di Indonesia sebagai salah satu alat percepatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dari tesis ini adalah untuk mendapatkan suatu kesimpulan apakah Power Purchase Agreement (PPA) antara IPP dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) masuk kedalam ruang lingkup ISAK 16 dan penentuan model akuntansi yang digunakan untuk mengakui imbalan yang diterima oleh IPP. Selanjutnya, tesis ini membahas perbandingan perlakuan akuntansi untuk mencatat pengaturan yang terdapat di dalam PPA sebelum dan setelah penerapan ISAK 16, yang kemudian diidentifikaskan isu-isu penerapan yang mungkin dihadapi oleh IPP, sehingga didapatkan suatu analisa mengenai dampak penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP. Hasil dari penelitian yang dilakukan di dalam tesis ini menjelaskan bahwa penerapan ISAK 16 pada laporan keuangan IPP akan menyebabkan perbedaan penyajian posisi aset, liabilitas, pendapatan dan beban pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang berdampak pada berubahnya penyajian informasi keuangan dan kinerja laba IPP dari periode ke periode selama masa PPA.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of ISAK 16 service concession arrangement on the Independent Power Producer ("IPP") in Indonesia and to analyze the impact of that implementation to the IPP’s financial statements. ISAK 16 itself has been published by DSAK IAI on February 1, 2011 and has become effective by January 1, 2012 as a response for the needs of the relevant and reliable accounting treatment to govern the contract for Public Private Partnership ("PPP") by the operator that widely used in Indonesia as one of the accelerated development undertaken by the Government of the Republic of Indonesia. The objective of this thesis is to obtain a conclusion whether the Power Purchase Agreement (PPA) between the IPP with PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (“PLN”) include into the scope ISAK 16 and to determine the accounting model used to recognize compensation received by the IPP. Furthermore, this thesis discusses comparative accounting treatment to record the arrangement in the PPA before and after the implementation of ISAK 16, which then identify the implementation issues that may be faced by the IPPs, to obtain an analysis of the impact of ISAK 16 on the IPP’s financial statements. The results of the research conducted in this thesis describe the implementation of ISAK 16 on the IPP financial statements that lead to the differences in the presentation of the position of assets, liabilities, revenues and expenses in the statement of financial position and statement of comprehensive income that have an impact on the change in the presentation of financial information and earnings performance of the IPP from period to period during the PPA period.