Provinsi Aceh terdiri dari 23 Kabupaten/Kota, yaitu 18 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota yang mendapat status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Tetapi dalam realita selama ini terjadi bahwa Provinsi Aceh masih mengalami permasalahan terhadap kemiskinan yang masih tinggi, pertumbuhan ekonomi berjalan masih lambat, pembangunan manusia yang belum mengembirakan dan tingkat penganguran yang masih tinggi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengestimasi besarnya pengaruh dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui provinsi (dana otonomi khusus dan tambahan dana bagi hasil) yang penggunaan dananya untuk kabupaten/kota terhadap PDRB dan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat langsung ke kabupaten/kota terhadap PDRB.Penelitian ini menggunakan data skunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh dan rsumber dari Departemen Keuangan RI. Variabel yang digunakan yaitu Dana Otonomi Khusus, Tambahan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Investasi Pemerintah, Pendidikan dan Jumlah Penduduk. Sedangkan metode analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan data panel terhadap 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh.Hasil estimasi ekonometrika menunjukkan bahwa dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat melalui provinsi (OTSUS dan TDBH) yang penggunaan dananya tersebut dilakukan untuk kabupaten/kota masih belum efektif karena setiap peningkatan 1 persen dana tersebut akan meningkatkan PDRB sebesar 0,046 persen. Dana yang di transfer oleh pemerintah pusat langsung ke kabupaten/kota dimana setiap peningkatan dana tersebut akan menaikkan PDRB sebesar 0,555 persen. Sedangkan untuk investasi pemerintah di kabupaten/kota belum berfungsi secara maksimal, karena pengaruhnya terhadap PDRB masih relatif kecil hanya sebesar 0,019 persen. Berdasarkan hasil ini disarankan supaya penggunaan dana transfer melalui provinsi dapat diserahkan kepada kepada pemerintah kabupaten/kota dan untuk investasi dapat menjadi perhatian lebih serius untuk lebih ditingkatkan lagi.

---

Aceh Province consists of 23 Regencies/Municipalities. They are 18 regency governments and 5 municipality governments that were granted with special autonomy statuses according to Law No. 11, 2011 about Aceh Government. However, in reality Aceh Province has still been dealing with many problems: high level poverty, slow economic growth, unsatisfying human development, and high level unemployment. The purpose of this research is to estimate the magnitude of effect of fund transferred by the central government for the regencies/municipalities via the province (special autonomy fund and additional share) to the PDRB and fund transferred by central government directly to regencies/municipalities to PDRB.This research use secondary data from Aceh Province Central Statistical Agency and data from the Ministry of Finance of Republic of Indonesia. Variables used in this research are special autonomi fund, additional revenue sharing, General allocation grant, earmarked grant, revenue sharing, Government Investment, Education and Population. Analytical method used in this research is a panel data of 23 regencies/municipalities in Aceh Province.Econometric estimation results show that the use of fund transferred by the central government via province (OTSUS and TDBH) for the regencies and municipalities has not been effective, because 1 percent addition of those funds increase 0.046 percent of PDRB. On the other hand, every 1 percent addition of the funds transferred by the central government directly to the regencies/municipalities will increase the PDRB 0.555 percent. In addition, the functions of the government's investments in regencies/municipalities are not maximal, because it has relatively small effect in the PDRB, 0.019 percent. Base on these results, it is suggested that the use of transferred fund via province can be given to the regencies/municipalities government, and it is necessary to give more serious attention in raising the investment.