Tesis ini membahas kebijakan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di DI Way Pematang I, Kabupaten Lampung Selatan yang dilaksanakan melalui proyek Participatory Irrigation Sector Project (PISP) yang didanai oleh pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank (ADB). Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah menganalisa kesesuaian antara desain pemberdayaan P3A yang dijalankan pemerintah daerah dalam proyek PISP dengan kondisi masyarakat DI Way Pematang I. Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan menyarikan jawaban hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden. Dengan metode ini diharapkan informasi yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi serta implikasi pemberdayaan yang dilakukan dapat diperoleh secara akurat dan komprehensif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa desain pemberdayaan P3A yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan belum sesuai dengan kondisi DI Way Pematang I, dan belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut karena keterbatasan dana. Rekomendasi yang disarankan dalam penelitian adalah peningkatan alokasi dana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pemberdayaan P3A melalui optimalisasi pendapatan daerah pada sektor perpajakan dengan adanya desentralisasi Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan juga perlu melakukan upaya pengaktifan kembali organisasi P3A di DI Way Pematang I, penanaman pemahaman kembali kepada masyarakat petani akan pentingnya organisasi P3A dengan menggunakan media pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, dan peningkatan sistem monitoring dan evaluasi atas pelaksanan kegiatan pemberdayaan P3A didaerahnya.

---

This thesis discusses the policy analysis on the empowerment of Water Users Association (WUA) in Way Pematang I Irrigation Area, South Lampung, which is implemented through Participatory Irrigation Sector Project (PISP) funded by foreign loan from Asian Development Bank (ADB). The purpose of this study is to analyze the suitability of WUA empowerment policy design that has been practiced by the local government with the condition of community in Way Pematang I Irrigation Area, South Lampung District.

This research uses qualitative descriptive analysis method to summarize the interviews conducted by reashercer to the respondents. With such method, it is expected that the data and informations can be obtained accurately and comprehensively.

From the results of this study, it was concluded that the policy design which has been executed by the local government does not conform to the conditions of community in Way Pematang I Irrigation Area. Researcher also found that the local government did not carry out all the empowerment activities in this irrigation area due to limited budget.

Researcher suggests problem on local budget constraint can be overcome by optimizing revenue through taxation sector on decentralization of local property tax. WUA’s management needs to be reactivated to run the WUA organization. Moreover, local government should increase the understanding of the farmers on the importance of WUA organization, using the media which is suitable by the condition of local community. Local government also needs to escalate the monitoring and evaluation system on the empowerment activities.