Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) merupakan salah satu instansi pemerintahan yang berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tetapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagai mana dinyatakan dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan Unit kerja mandiri yang ditetapkan.Sejak tahun 2008 BPK RI menerapkan sistem pengukuran kinerja yang menggunakan metode balanced scorecard (BSC) untuk mengukur dan memonitor implementasi dari Rencana Strategis BPK. Dengan menggunakan balanced scorecard, diharapkan BPK RI dapat menghubungkan strategi organisasi dengan kinerja organisasi. Dalam BSC untuk memantau kinerja organisasi digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis yang disusun BPK RI didalam balanced scorecard harus diturunkan dan diselaraskan (cascading) di unit kerja yang berada dibawahnya, yaitu Biro Teknologi Informasi. Akan tetapi saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama Biro Teknologi Informasi.Dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi terhadap karakteristik dari IKU Biro Teknologi Informasi serta keselarasan antara BSC di tingkat Biro Teknologi Informasi terhadap BSC di organisasi BPK. Evaluasi tersebut akan dilakukan diseluruh IKU Biro Teknologi Informasi sebagai ukuran kinerja BSC. Didalam penelitian ini akan dibuat hubungan antara IKU tingkat BPK RI sebagai tingkatan tertinggi dan Biro Teknologi Informasi sebagai unit dibawahnya. Dengan adanya evaluasi tersebut diharapkan dapat digunakan oleh Biro Teknologi Informasi dalam merancang scorecard yang selaras dengan BSC BPK RI untuk tahun – tahun kedepannya.

---

The Audit Board of The Republic of Indonesia (BPK RI) is one of the government institutions are obliged to draw up Government Accountability Report (LAKIP). Preparation of performance reports are not only attached to the BPK as an institution, but also elements implementing BPK, as stated in the regulations which the Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 on Guidelines for Determination of Performance and Reporting Performance Accountability Government Pasal 13 which states that the institutions must prepare a report the performance accountability including Organizational Unit Eselon I in the Ministry / Agency and self-assigned working units.

Since 2008 BPK RI implementing performance measurement system using the balanced scorecard (BSC) to measure and monitor the implementation of the Strategic Plan for BPK. By using balanced scorecard, BPK RI expected can connect organizational strategies with organizational performance. In the BSC, to monitor the performance of the organization is used Key Performance Indicators (KPI). Objective arranged in balanced scorecard BPK RI should be lowered and aligned (cascading) at working units that are below it, namely the Bureau of Information Technology (Biro TI). But in this has never been evaluated Key Performance Indicators Bureau of Information Technology.

In this research will be evaluated against the characteristics of KPI in Biro TI also alignment between the BSC at Biro TI to the BSC in the organization BPK. The evaluation will be conducted throughout Biro TI KPI as a measure of the performance of the BSC. In this study will be made the relationship between BPK RI KPI level as the highest level and Biro TI as a unit down. With the evaluation is expected to used by the Bureau of Information Technology in designing scorecard aligned with BSC BPK RI for years - years ahead.