Konsumsi daging sapi yang tinggi menuntut impor 30 dari total konsumsi nasional .Tingginya impor tersebut mengancam ketahanan pangan Pemerintah mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi yang ditargetkan tercapai tahun 2014. Pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai PPN untuk beberapa produk output dan input produksi peternakan sapi serta menetapkan daging sebagai Barang Tidak Kena Pajak. Penelitian yang menggunakan pendekatan campuran ini bertujuan mengevaluasi kebijakan PPN yang berlaku atas peternakan sapi potong terkait PSDS 2014 Hasil penelitian menunjukkan kebijakan PPN atas peternakan sapi potong yang tidak sepenuhnya efektif tidak efisien tidak mencukupi ketahanan pangan tidak responsif terhadap masyarakat kelas bawah dan tidak tepat sasaran

---

Highly Indonesian beef consumption made 30 of it were imported High beef import threatening national food security Indonesia Government has launched Beef Self Sufficiency targeted achieved in 2014. Government set Value Added Tax VAT Exemption policy for some production inputs and output. The policy also set beef as Non Taxable Goods. This study which use mixed approach evaluate VAT policy on Beef Cattle Ranch Commodity Product in connection with 2014 Beef Self Sufficiency Program The study show VAT policy on Beef Cattle Ranch Commodity Product were not fully effective in efficienct inadequate for food security unresponsive to lower class and not appropriate.