Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana fasilitas marjin diberikan melalui perjanjian antara perusahaan efek dengan nasabahnya, kewenangan Bapepam-LK menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian marjin, dan bagaimana Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian marjin antara Ronny Susanto dan PT. Mandiri Sekuritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa perjanjian marjin antara Ronny Susanto dan PT Mandiri Sekuritas melanggar Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 Tahun 1997, adanya kekeliruan Bapepam-LK dalam menerapkan kewenangannya dengan tidak menjatuhkan sanksi kepada PT. Mandiri Sekuritas, dan Putusan BAPMI yang lebih mengutamakan keadilan dan kepatutan ketimbang hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

---

The main issue discussed in this paper is how the margin facility provided through an agreement between the securities company and its customer, Bapepam-LK authorization to settle disputes arising from the margin agreement, and how the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) settle the disputes arising from the margin agreement between Ronny Susanto and PT. Mandiri Sekuritas. The method used is a normative juridical research. The results found that the margin agreement between Ronny Susanto and PT Mandiri Sekuritas has violated Bapepam-LK Rule No. V.D.6 Year 1997, there is a negligence by Bapepam-LK in applying its authority by not give any sanction to PT. Mandiri Sekuritas, and a vonnis of BAPMI who prefers fairness and propriety rather than the existing law, in resolving the dispute.