Skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan ketentuan mengenai kedewasaan yang diatur oleh Undang-Undang. Perbedaan ini kemudian menimbulkan adanya perbedaan persepsi dalam menerapkan ketentuan mengenai batas usia dewasa yang mana yang harus dipakai oleh BPN dengan Pengadilan. Kedua instansi ini memiliki persepsi yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi suatu permasalahan yang harus melibatkan keduanya seperti dalam pengajuan permohonan perwalian bagi anak yang belum dewasa dalam proses balik nama akta tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah di Indonesia belum ada ketentuan yang pasti mengenai kedewasaan seorang subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan hal ini sangat diperlukan mengingat di antara kedua instansi baik BPN maupun pengadilan tidak mau merubah pendirian mengenai batas usia mana yang menurut keduanya harus digunakan ketika seorang anak akan melakukan balik nama akta tanah.

---

This thesis discusses about the difference in terms of the maturity that is governed by the Act. The difference is then raises the differences on ways to applying the provisions regarding adult age limit which should be worn by BPN with the Court. Both of these institutions have different perceptions that create legal uncertainty when there is a problem that must involve both like the guardianship petition for a minor child in the process of land deeds under the name. The research method used is normative. The results are in Indonesia there is no provision regarding the maturity of a certain law subject to legal actions and it is most needed because of the two agencies both BPN and the courts are not willing to change his stance on the age limit which should be used when a child will do the reverse land deed name.