Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klausul baku larangan perkawinan sesama karyawan dalam satu perusahaan memenuhi suatu syarat perjanjian atau tidak. Selain, itu apakah tindakah PHK (Pemutusan hubungan kerja) tepat atau tidak sebagai akibat dari perkawinan sesama buruh/pekerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan, dan buku. Penelitian ini juga mencakup wawancara dengan para pihak terkait.Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu larangan perkawinan dengan rekan sekerja dalam satu perusahaan dalam perjanjian kerja memenuhi syarat-syarat perjanjian baku namun PHK para pihak tidaklah tepat dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah sendiri bisa mengatur atau mengambil jalan keluar, dengan mengawasi dan membuat sistem tersturktur untuk hal ini.

---

The aim of the research is to know Standard Clause of Marriage Prohibition With Work Colleague in Working Agreement With Company is meeting the condition of an agreement. Other thing that need to be considered is, either the dismissal and firing the labor or PHK (Discontinuance of Employment Relation) is proper or not, as a result of marriage between fellow workers. This research is a normative juridical law using secondary data, such as legislation, and books.

This research also include some interview with people related to it. From this research, it is concluded that prohibition to get married with work colleague in a company stated in a working agreement is met the condition of Standard Clause, but firing the workers or labor is not the right way to do for the company. In this case, community hope that government can control and taking a way out by supervising and making a structured system for it.