Direksi sebagai salah satu organ PT berwenang untuk melakukan tindak pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Namun adakalanya Direksi melakukan tindak pengurusan di luar kewenangan yang dimilikinya.Skripsi ini mengkaji tentang akibat hukum dan pertanggung jawaban anggota direksi yang melakukan perbuatan hukum yang dilakukan di luar kewenangannya, serta menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 55/k/Pdt/2009 yang menetapkan anggota direksi H. Anhar HA.Wahab tidak bersalah atas perbuatan melawan hukum melakukan perjanjian kredit dengan Bank Pembangunan Daerah NTB.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangannya tidak memiliki akibat hukum terhadap PT kecuali PT meratifikasinya, anggota direksi yang melakukan perbuatan hukum di luar kewenangannya dapat bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng, dan putusan MA yang menetapkan Anhar sebagai Direktur Utama PT. Lamere tidak bersalah adalah tepat karena tidak bertentangan dengan ketentuan ADPT dan UUPT. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder sebagai data utamanya.

---

Board of Directors as one of the organs Company Limited shall be liable for the management of the Company for the interest of the Company and in accordance with the objectives and purposes of the Company. However sometimes the maintenance of Directors committed outside its authority. This thesis analyse about legal consequences and responsibilities of the directors who act outside the authority of the law, as well as analyze the Supreme Court decision No.55/k/Pdt/2009 which establishes a director PT. Lamere is not guilty of unlawful conduct credit agreement with Bank Pembangunan Daerah NTB.

This research has founded that the directors act committed outside the authority has no legal effect on PT but PT ratified, member of the board of directors who perform legal acts outside the authority to take severally and jointly liability, and a Supreme Court decision that set Anhar as President Director of PT. Lamere not guilty is precisely because it does not conflict with the provisions of Article of Association PT and Company Law. This research is a normative juridical using secondary data as main data.