Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengatur mengenai Serikat Pekerja, namun tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering terjadi ketidakjelasan pengaturan. Skripsi ini membahas mengenai pengertian Serikat Pekerja, tujuan dan peran dari Serikat Pekerja, dan implementasi Serikat Pekerja dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dan peran Serikat Pekerja dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit. Peran Serikat Pekerja dalam pembahasan upah minimum terkait dengan upah minimum DKI Jakarta, sedangkan peran serikat pekerja dalam lembaga Kerja Sama Tripartit nasional masuk dalam pembahasan Peraturan menteri Nomor 19 Tahun 2012. Peran Serikat Pekerja dalan Penyusunan Perjanjian Kerja Bersama dalam kasus PT PLN. Simpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa peran Serikat Pekerja dapat meningkatkan kualitas hubungan kerja bagi pekerja.

---

Law Number 13 Year 2003, Law Number 21 Year 21 2003 concerning the role of worker, but it is not completely worked well because there has been uncertainty settings. This thesis deals with the notion of unions, the purpose and role of unions, and the implementation of trade unions in the preparation of a joint Working Agreement and the role of unions in Tripartite Cooperation Institutions. The role of unions in the discussions related to the minimum wage the minimum wage Jakarta, while the role of unions in the National Tripartite Cooperation institutions in the deliberations of the Ministerial Regulation number 19 in 2012. The role of labor unions in the drafting of the agreement work together in the case of pt pln. Drawing conclusions obtained in this research is that the role of the union can improve the quality of a working relationship for workers.