PT. Krakatau Steel merupakan salah satu BUMN yang ditunjuk negara untuk memungut PPh 22 atas pembeliannya. Hal ini didasarkan pada UU Nomor 36 Tahun 2008. Agustus 2010 terbit peraturan baru yang mengubah posisi PT. Krakatau Steel sebagai pemungut pajak yaitu PMK Nomor 154/PMK.03/2010. Perubahan ini juga menimbulkan dampak lain bagi PT. Krakatau Steel. Melalui penelitian ini penulis mencoba menganalisa dampak-dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel selaku pemungut PPh 22 dan asas-asas dari penerapan peraturan baru tersebut. Dampak yang dihadapi oleh PT. Krakatau Steel adalah berupa perubahan subjek dan objek pajak, mekanisme penghitungan, mekanisme penyetoran dan pelaporan, serta masalah lain terkait aktivitas PPh 22. Penulis menganalisa bagaimana PT. Krakatau Steel menghadapi dampak ini dan menganalisa kewajiban perpajakan PPh 22 PT. Krakatau Steel untuk melihat keseuaian asas penerapan dari peraturan baru. Penulis menemukan bahwa perubahan ini secara umum telah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak.

---

PT. Krakatau Steel is one of state-owned enterprise that selected to collect Income Tax Article 22 for their purchase. This is based on UU Nomor 36 Tahun 2008. At August 2010 new rule was released and that change PT. Krakatau Steel position as Income Tax Article 22 collector. The rule is PMK No. 154/No.03/2010. The rule causes some impacts for PT. Krakatau Steel. This research is aimed to analyze the impacts to PT. Krakatau Steel as income tax article 22 collector and the principle in the changed rule.The impact that faced by PT. Krakatau Steel is the change in tax subject and object, calculation mechanism, deposit and report mechanism, and other problem according to tax activity. It also analyze principle of changed rule by analyze PT. Krakatau Steel income tax especially article 22. According to the research results principle is well prepared and well placed in the change.