Penelitian ini membahas mengenai perempuan di dalam penerapan syariat Islam di Aceh Barat, studi kasus Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2010 tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaian Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat. Penerapan syariat Islam tersebut mengatur tentang bagaimana perempuan harus menggunakan pakaian.Di dalam implementasi Perbup ini, dilakukan razia di jalanan Aceh Barat. Apabila terdapat perempuan yang tidak berpakaian sesuai dengan Perbup tersebut maka akan ditangkap dan didata oleh Wilayatul Hisbah (WH). Terdapat kontrol negara untuk mengatur bagaimana perempuan harus berpakaian, menentukan mana perempuan yang baik dan mana yang tidak. Dengan pengaturan busana bagi perempuan, terjadi kekerasan terhadap perempuan, yaitu pembatasan ruang gerak perempuan, keterbatasan akses layanan publik bagi perempuan yang tidak menggunakan rok dan jilbab, serta pemaksaan penggunaan pakaian. Interpretasi terhadap penerapan Syariat Islam yang dijalankan di Aceh Barat kemudian harus ditinjau kembali.

---

This study discusses about women in implementation of Sharia Islam Law in Aceh Barat. There is a district regulation No 5/2010 about Islamic dresscode in West Aceh, which is regulate how women should wear clothing. Women should wear jilbab and skirt. In the implementation of this regulation, conducted a sweeping on the streets of West Aceh. If there are women who do not dress according to this regulation then they are be captured and recorded by Wilayatul Hisbah (WH). This regulation about dresscode shows state control to women, determine good woman and bad woman. By regulate dresscode for women cause violence against women, the restrictions on movement of women, limited access to public services for women who do not use skirts and jilbab, as well as forcing the use of clothing. So, interpretation of Shari'a law in Aceh Barat run then had to be revisited.