Ditetapkannya PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang merupakan kebijakan pelaksanaan dari UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pasal 68 dan 69 dari UU tersebut, di satu sisi menjadi landasan hukum bagi rumah sakit-rumah sakit pemerintah (RSP) untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU), di sisi lain mcmbcri harapan kcpada rumah sakit pemerintah untuk lebih otonorn di bidang pengeiolaan keuangan, sehinga peningkatan kinelja pclayanan dan keuangan rumah sakit dapat terjadi dan manfaat rumah sakit bagi masyarakat mcnjadai lebih baik. PP No. 23 lahun 2005 tcrsebut sudah ditctapkan sejak tanggal I3 juni tahun 2005, letapi sampai bulan juli 2007 ini RSUD Gunung Jali Kota Circbon beium menerapkan pola pengeiolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).Penclitian ini ditujukan untuk mengctahui tingkat persiapan RSUD Gunung Jati Kota Circbon dalam mengimplcmentasi PP 23 tahun 2005. Dcngan penelitian ini diharapkan dapat merckomendasikan kebijakan kepada yang berwcnang untuk segera mengambil aksi kebijakan yang diperlukan dalam proses uansfomnasi pola pcngelolaan keuangan RSUD Gunung Jati Kota Cirebon dari pola pcngelolaan Unit Swadana ke pola pengeloiaan badan layanan umum (PPK-BLU). Metode pcneiitian yang digunakan adalah metoda kualitatif di bidang kebijakan.Hasil penelitian menunjukkan komunikasi kebijakan pengelolaan keuangan badan layanan umum belum bcrjalan efcktif, penyiapan sumber daya untuk implerncntasi kebijakan tersebut belum terencana dan tcrprogram secara sistematis. Secara substanlif dan teknis RSUD Gunung Jati Kota Circbon telah memenuhi syarat untuk menerapkan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum (PPK-BLU).Tetapi, persyaratan administratif yang dipcrlukan untuk penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati, belum selesai disiapkan. Lebih lanjut, dari hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan-kebijakan teknis, selain yang menjadi persyaratan administratif di atas, yang diperlukan dalam pengclolaan kcuangan badan layanan umum sepcrti tarif layanan yang berdasarkau pcrhitungan biaya satuan per unit pelayanan atau per investasi dana; pengelolaan keuangan yang khas pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; kelembagaan, pejabat pengelola, dan kepegawaian BLU; pembinaan dan pengawasan BLU; dan remunerasi beium selesai disiapkan.Dari penelitian ini ditemukan bahwa bclum sdesainya kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalarn pengelolaan keuangan badan layanan umum disebabkan karena belum ditetapkarmya pctunjuk pelaksanaan dan tcknis dalam penerapan pola pengclolaan keuangan badan layanan umum daerah. Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah cmpat masalah kebijakan yang meliputi : komunikasi kebijakan; penyiapan sumbcr daya ; penyiapan persyaralan administralif 1 dan penyiapan kebijakan-kebijakan teknis yang diperlukan untuk implemcnlasi pengclolaan keuangan badan layanan umum di RSUD Gunung Jati belum optimal dan belum selesai disiapkan oleh RSUD Gunung Jati.Untuk itu sebagai saran dari penelilian ini adalah sambil menunggu dikeluarkannya pedoman pelaksanaan dan tcknis tcntang pengelolaan keuangan BLUD, agar RSUD Gunung Jati membuat pcrencanaan kegiatan (POA : plan of acriory atas cmpat kegiatan yang rneliputi komunikasi kebijakan, penyiapan sumber daya untuk implemcntasi kebijakan, penyiapan pcrsyaratan administratii dan pcnyiapan kcbijakan-kebijakan teknis yang diperlukan dalam penclolaan kcuangan BLU secara sislematis, efektitl dan efisien.

---

To settled the govemment's rules (PP) No. 23 year 2005 concerning Pattem of Finance Mangement of 'Badan Layanan Umum' which is policy of execution from UU No I year 2004 concerning Exchequer Of State, specially section of 68 and 69 of UU, in one side become basis law for government's hospitals to apply the pattem of financé management of 'badan layanan Umum', and the other's gives hope to government's hospitals to be more otonom in management of iinance. So that increasing of service and financial performance of government's hospital can be occurred, and increasing of hospital`s benefit to public. PP No. 23 year 2005 the have been specitied commencing from the date of 13 j uny year 2005, but until month of July 2007 this RSUD Gunung Jati Kota Cirebon not yet apply pattern of finance management of "Badan Layanan Umum".

This research addressed to know level of preparation of RSUD Gunung Jati Cirebon in implementation PP 23 year 2005. With this research expected can recommend policy to in charge to soon take policy action which required in process of p transformation of pattern of finance management of RSUD Gunung Jati Cirebon from pattern of finance management 'Unit Swaclana' to pattem of finance management of Badan Layanan Umum' (PPK-BLU). Research method which applied is qualitative method in policy area.

Research result indicate that policy communication about patem of of finance finance management of 'Badan layanan umum' is unef`f`ective activity , resources preparation to implement the policy isn't plant and program systematically. Beside substantively and technically clauses, RSUD Gunung Jati Cirebon have been is up to standard to apply pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum" (PPK-BLU). But, from clauses is administrative is unfinished RSUD Gunung Jati.

Further, from this research result also lay open that technical policys, besides becoming administrative clauses above, what is required in finance management of 'Badan Layanan Umum" like service tariff which based on calculation expense of identity per service unit or per fund invesment; management of finance which typical pattem of finance management of 'Badan Layanan Umum'; institute, organizer functionary, and officer BLU; construction and observation of BLU; and remuneration prepared is unfinished.

This research explain that the inchoate of technical policys which required in finance management of 'Badan Layanan Umum' by not yet specify him (it executions guides and technical in applying of pattems ofiinance management of BLUD).

As conclusion of This research are four's policy problem : policy communications; preparation of resource ; and preparation of technical policy, preparation of clauses administrative which needed by is implementation of finance management of 'Badan Layanan Umum' in RSUD Gttnung Jati not yet is optimal and untinissed. As suggestion from this research is at the same time await the spent / specified of execution guide and technical in applying of pattern of finance management of 'Badan Layanan Umum Daerah' RSUD Gunung Jati have to make planning of action (POA) to solute the four's policy problem.