UI - Skripsi Open :: Kembali

UI - Skripsi Open :: Kembali

Subrogasi atas jaminan hutang (Studi kasus: Gugatan intervensi Wellington Underwriting Agencies Limited, Dkk terhadap uang hasil lelang dalam perkara No.894/Pdt.G/2005/PN.Jak-Sel)

([Universitas Indonesia, ], 2008)

 Abstrak

Subrogasi sebagai akibat pembayaran selain dalam
perjanjian hutang-piutang juga seringkali ditemukan dalam
perjanjian asuransi. Pelaksanaan hak subrogasi perusahaan
asuransi diatur dalam pasal 284 KUHD serta prisip indemnity
dimana terdapat penggantian hak-hak tertanggung oleh
perusahaan asuransi sebagai penanggung yang membayar
kerugian tertanggung. Dalam perkembangannya, subrogasi
seringkali diterapkan dengan ketentuan hak subrogasi yang
diperoleh perusahaan asuransi setelah membayar kerugian
tertanggung adalah meliputi seluruh hak tertanggung tanpa
terkecuali atau tidak terbatas. Penerapan subrogasi
asuransi demikian menyimpangi ketentuan dan prinsip
subrogasi asuransi yang bertujuan mengembalikan keadaan
tertanggung seperti sebelum terjadi kerugian sehingga
perusahaan asuransi hanya memperoleh hak subrogasi sebatas
nilai pertanggungan yang dibayarnya kepada tertanggung.
Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan
penelitian kepustakaan, Penulis menyoroti permasalahan
pengaturan subrogasi serta pelaksanaan dan kedudukan hak
subrogasi perusahaan asuransi terhadap jaminan hutang, yang
merupakan objek asuransi, yang disita dan dilelang oleh
negara. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.894/Pdt.G/2005, perusahaan asuransi menggugat seluruh
uang hasil lelang yang dilakukan negara atas jaminan hutang
yang diasuransikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
gugatan perusahaan asuransi tersebut tidak tepat karena
tidak memenuhi prinsip subrogasi yang diatur dalam pasal
284 KUHD dan prinsip indemnity. Perusahaan asuransi hanya
mengganti sebagian kerugian dari tertanggung sehingga hanya
dapat didahulukan untuk memperoleh pelunasan dari uang
hasil lelang benda gadai sesuai dengan nilai pertanggungan
yang dibayarnya. Adanya tagihan negara dari pihak Bea Cukai
berdasarkan pasal 39 Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan jo. Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdata mengakibatkan
kedudukan perusahaan asuransi sebagai pemegang gadai
berdasarkan subrogasi hanya dapat didahulukan setelah
tagihan negara lebih dulu dilunasi dari uang hasil lelang
tersebut.

 File Digital: 1

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Open
No. Panggil : S34240
Program Studi :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Universitas Indonesia, ], 2008
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan :
Tipe Konten : []
Tipe Media : []
Tipe Carrier : []
Deskripsi Fisik : vii, 117 hlm. ; 28 cm. + lamp.
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S34240 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20333081
Cover