Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskribsikan mengenai tahapan dalam pelaksanaan PATEN di Kabupaten Siak, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PATEN di Kabupaten Siak, dan mengetahui pergeseran peran Camat dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu koordinasi antar instansi terkait belum maksimal, kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan belum memadai, serta munculnya pihak ketiga dalam penyelenggaraan PATEN (calo/makelar pelayanan) yang berasal dari kalangan masyarakat. Dari sudut pandang content dan context of policy, faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi PATEN di Kabupaten Siak adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, kedudukan pembuat kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

---

This research discusses about the decentralization of public service delivery by local government through the delegation of authority from the regent to the head of sub district, which is based on Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (The Guidelines for Integrated Administrative Services by Sub District). The purpose of this research was to describe the implementation stages of PATEN in Siak Regency, determine the factors that influence the implementation of PATEN in Siak Regency, and determine the changes of the head of sub district?s role in the implementation of PATEN in Siak Regency. By using the qualitative methods, this research resulted several important findings such as the coordination between relevant agencies have not maximized, the quality and quantity of sub district officials have not adequately, and also the rises of the third party in service delivery of PATEN (service broker) who come from the community itself. Based on the content and context of policy, the most influential factors in the implementation of PATEN in Siak Regency consist of the parties whose interests are affected, the position of the policy makers, the availability of resources, and also the compliance and responsiveness. Based on the result of research analysis, sub district plays an important role as a service center that closest to the community, especially in the large areas and hard to reach. Therefore, beside the broad authority according to its portion, sub district also needs to be supported by the funding, facilities and infrastructure, and the adequate of both quality and quantity of sub district officials.