UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Pengaturan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana Indonesia = Regulation on search and seizure of electronic evidence within the framework of Indonesia's criminal procedure law reform / Apreza Darul Putra

Apreza Darul Putra; Surastini Fitriasih, supervisor; Mardjono Reksodiputro, examiner; Pangaribuan, Luhut M.P., examiner ([Publisher not identified] , 2013)

 Abstrak


Tesis ini berisikan pembahasan mengenai pengaturan penggeledahan dan
penyitaan bukti elektronik dalam kerangka pembaruan hukum acara pidana
Indonesia. Permasalahan dalam tesis ini terkait dengan bagimanakah pengaturan
pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan terhadap bukti elektronik dalam hukum
acara pidana di Indonesia pada saat ini untuk kemudian dikaitkan dengan
bagaimana praktek sesungguhnya para penegak hukum di Indonesia serta
pengaturan apa sajakah yang diperlukan untuk mengaturnya, terkait dengan
pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian
yuridis sosiologis, karena menggambarkan selengkapnya tentang pengaturan
proses dan tata cara penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik di Indonesia
dan dikaitkan dengan pengaturan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik
yang terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Wawancara dilakukan terhadap
narasumber yang melaksanakan tindakan penggeledahan dan penyitaan bukti
elektronik tersebut seperti penyidik dan ahli digital forensik, dan juga terhadap
akademisi yang bidang keilmuannya sesuai dengan permasalahan penelitian ini.
Hasil penelitian ini mendapatkan fakta bahwa KUHAP yang menjadi induk
hukum acara pidana di Indonesia tidak memiliki pengaturan terkait dengan
penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik karena bukti elektronik bukan
merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP. Namun demikian
bukti elektronik mulai diakui sebagai salah satu alat bukti yang sah di Indonesia,
yang pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan
hanya beberapa diantaranya yang telah mengatur tentang hukum acara
pelaksanaan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik. Dikarenakan
pengaturan dan pengetahuan yang minim para penegak hukum Indonesia perihal
penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik, maka tidak semua penegak hukum
telah memiliki pedoman, panduan atau Standard Operating Procedures (SOP)
dalam melaksanakan tindakan penggeledahan dan penyitaan tersebut. Seharusnya
memang ketentuan penggeledahan dan penyitaan bukti elektronik tersebut diatur
dalam satu peraturan yang lengkap dan memperhatikan segala keunikan
karakteristik dari bukti elektronik dan hal-hal lainnya, terutama yang terkait
dengan perlindungan terhadap privacy, kerahasiaan, kelancaran layanan publik,
integritas data, atau keutuhan data.
ABSTRACT
This thesis contains a discussion concerning regulation on search and seizure of
electronic evidence within the framework of Indonesia?s criminal procedure law
reform. The questions in this thesis relates to how Indonesia?s criminal procedure
law at the moment regulates the search and seizure of electronic evidence and
then to be linked to how the actual practice of law enforcement in Indonesia, and
what are the required provision to rule it, with respect to Indonesia?s criminal
procedure law reform. This research is a sociological juridical research, because
it completely describes the regulation concerning processes and procedures for
search and seizure of electronic evidence in Indonesia and then linked to the
regulation of search and seizure of electronic evidence located in the United
States and England. Interviews conducted on informants who carry out the action
of search and seizure of electronic evidence such as investigators and digital
forensics expert, and also to academics which his or her scientific fields is related
to this research problem. The results of this research is the fact that the KUHAP
or Criminal Procedure Code as the source of criminal procedure law in Indonesia
does not have a provision related to the search and seizure of electronic evidence
because electronic evidence is not a valid evidence under the Criminal Procedure
Code. However, the electronic evidence is recognized as one of the legitimate
evidence in Indonesia, which is spread in a variety of legislation and only a few of
them which has a provision on the procedural law that regulates search and
seizure of electronic evidence. Due to the minimal regulation and knowledge of
Indonesian law enforcement officials regarding the search and seizure of
electronic evidence, then not all law enforcement agencies have guidelines or
Standard Operating Procedures (SOP) in implementing the act of search and
seizure. The provision on search and seizure of electronic evidence should be set
out in one comprehensive rules and pay attention to all the unique characteristics
of electronic evidence and other matters, especially those related to the protection
of privacy, confidentiality, smooth running of public services and the integrity of
the data.

 File Digital: 1

Shelf
 T32518-Apreza Darul Putra-Olah.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T32518
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xvi, 266 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T32518 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20335616
Cover
 Lihat juga