UI - Tesis Membership :: Kembali

UI - Tesis Membership :: Kembali

Politik hukum lembaga negara dalam pembentukan UU No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi : studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-IX/2011 = Political laws legislator to creates Regulation No. 8 tahun 2011 about the Constitutional Court : case study Decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-IX/2011 / Manurung, Paulus Genhard

Manurung, Paulus Genhard; Heru Susetyo, supervisor; Fitra Arsil, examiner; Mustafa Fakhri, examiner ([Publisher not identified] , 2013)

 Abstrak


Tesis ini membahas tentang politik hukum lembaga negara dalam
pembuatan peraturan perundangan mengenai Mahkamah Konstitusi demi
mewujudkan cita-cita Negara Hukum dimana salah satu syaratnya adalah
terwujudnya kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertanggung jawab.
Penelitian ini adalah kajian hukum normatif dengan desain deskriptif.
Berdasarkan deskripsi temuan penelitian dan hasil analisisnya dapat
disimpulkan bahwa interaksi politik dalam pembentukan Undang Undang
No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang Undang No. 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa interaksi politik dalam legislasi
undang-undang tersebut mencerminkan demokrasi elitis/oligarkis. Elitisme
legislasi tentu tidak sesuai dengan prinsip dasar demokrasi, nilai dasar
Pancasila, amandemen UUD Tahun 1945, dan keinginan masyarakat. Hasil
penelitian menyarankan agar keadilan substantif dapat tercapai tanpa
mengesampingkan keadilan prosedural serta perlu dilakukan perubahan
berupa perbaikan dalam undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan
Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi.
ABSTRACT
This thesis discusses the political laws legislator to creates legislation about The Constitutional Court in order to realize the ideals of the Rule of Law in which one prerequisite is the establishment of an independent judiciary and responsible. The study was a normative legal studies with a descriptive design. Based on the description of research finding and the analysis, it can be concluded that the political interaction in the legislation of regulation No. 8 Tahun 2011 in that political interaction in Regulation legislation reflects the elite/oligarchic democracy. That elitism of Local Regulation legislation is surely not in accordance with the basic principle of democracy, the basic values of Pancasila, 1945 Constitution amendment, and public wish. The results suggested that Justice Substantive justice can be achieved without neglecting the necessary procedural changes in the form of improvements in the law relating to the task of the constitutional court as the guardian of the constitution.

 File Digital: 1

Shelf
 T32530-Paulus Genhard Manurung.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Tesis Membership
No. Panggil : T32530
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 165 pages ; 28 cm
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T32530 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20335839
Cover
 Lihat juga