ABSTRAKTesis ini membahas mengenai kasus yang cukup menarik mengenai gugatan Bank
Mandiri atas lelang kopi PT. Tripanca Group. Disebutkan bahwa Bank Mandiri
harus melepaskan salah satu aset berupa komoditas kopi milik PT. Tripanca
Group (dalam keadaan pailit). Setelah permohonan upaya hukum peninjauan
kembali (PK) untuk membatalkan proses lelang kopi sebanyak 26 ribu ton atau
senilai Rp. 277,5 miliar ditolak Majelis Hakim. Kasus ini bermula dari gugatan
pengugat (Bank Mandiri, Bank Ekspor Indonesia, dan Tim Kurator PT. Tripanca
Group (dalam pailit) terkait pelelangan asset debitur pailit PT. Tripanca Group
yang sebelumnya telah diagunkan kepada pemegang hak fidusia. Pada tingkat
pertama di Pengadilan Niaga, gugatan tersebut dikabulkan pengadilan dengan
memerintahkan menyerahkan uang hasil pelelangan kepada tim kurator. Tergugat
(PT. Perkebunan Indonesia Lestari, Bank Mega dan KPKNL Bandar Lampung),
kemudian mengajukan permohonan kasasi dengan pertanyaan utama apakah
pelaksanaan lelang seperti ini tidak diperbolehkan. Mahkamah Agung akhirnya
menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Niaga, dengan dasar bahwa
meskipun terdapat ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
yang melarang adanya perjanjian yang bermaksud memindahtangankan apapun,
termasuk objek jaminan fidusia, namun harus dipertimbangkan pula ketentuan
Pasal 55 Undang-undang tersebut yang mengatur bahwa pemegang jaminan
fidusia dapat mengeksekusi hak-haknya, seolah-olah tidak ada kepailitan.
Mahkamah Agung menegaskan bahwa larangan dalam Pasal 34 harus ditafsirkan
bahwa yang tidak diperbolehkan adalah melakukan perjanjian, sementara bila
perjanjian telah sempurna, maka yang berlaku adalah Pasal 55. Dengan demikian,
pelelangan atas objek jaminan fidusia dalam kasus ini tidaklah bertentangan
dengan hukum.
ABSTRACTThis thesis discusses an interesting case, namely the lawsuit of Bank
Mandiri on the coffee auction of Tripanca Group. In this case the Bank Mandiri
should release one asset in the form of coffee commodity owned by PT. Tripanca
Group (in a state of bankruptcy) after the Supreme Court (Mahkamah Agung)
review the application for legal remedy (PK) and decide that the proceed of
auction coffee process, 26 thousand tons of coffee with total value Rp. 277.5
billions granted to Bank Mega as the holder of fiduciary collateral. This case
stems from a lawsuit plaintiff (Bank Mandiri, Bank Ekspor Indonesia, and Curator
Team of PT. Tripanca Group (in bankruptcy) related to asset auction of the
bankrupt debtor of PT. Tripanca Group (in bankruptcy) that have previously been
pledged by Bank Mega, the holder of fiduciary collateral. At the first level
Commercial Court, granted that the auction proceeds handed over to the curators.
Defendant (PT. Perkebunan Indonesia Lestari, Bank Mega and KPKNL Bandar
Lampung), then filed an appeal questioning whether the auction as this is not
allowed. Supreme Court ultimately declared the decision to cancel the
Commercial Court, on the grounds provision of Article 34 of Bankrupt Law No.
37 Years 2004, which prohibits any agreement intended to transfer any kind,
including fiduciary objects, must also consider the provisions of Article 55 of the
Bankrupt Act which provides that fiduciary holder may execute their rights as if
there is no bankruptcy. Therefore, the prohibition in Article 34 of Bankrupt Act
should be interpreted to mean that is not allowed is to the agreement, while if the
agreement is complete, then the effect is Article 55 of the Bankrupt Act.
Accordingly, auction of the object auctions fiduciary in this case is not against the
law.
T32621-Yudhistira Karunias.pdf :: Unduh