ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban pers media cetak terhadappemberitaan yang berindikasi adanya delik pencemaran nama baik ditinjau dariUU Pers dan KUHP, hak jawab yang dilakukan oleh pers media cetak, danpemberitaan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap asas pradugatidak bersalah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif yang bersumber pada bahan pustaka atau data-data sekunder danwawancara terhadap narasumber sebagai penunjang data sekunder.Pertanggungjawaban pers menurut hukum positif di Indonesia terdapat duasistem yaitu sistem KUHP dan UU Pers. KUHP menganut sistempertanggungjawaban penyertaan dan sistem menurut UU Pers dapat dilihatberdasarkan UU lama dan baru. Berdasarkan UU lama yaitu UU nomor 11 tahun1966 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 tahun 1967 dan UU No. 21tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, menganut sistempertanggungjawaban fiktif dan successif (urutan atau air terjun (water fallsystem)), sedangkan berdasarkan UU baru yaitu UU nomor 40 tahun 1999tentang Pers, memakai sistem pertanggungjawaban fiktif yang menempatkanbidang usaha dan bidang redaksi yang akan bertanggungjawab bila terjadi tindakpidana pers. Cara penyelesaian terhadap pemberitaan yang mencemarkan namabaik dapat dilakukan dengan menggunakan Lembaga Hak Jawab sebagaimanadiatur dalam pasal 15a UU No. 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-KetentuanPokok Pers dan Pasal 5 ayat (2) UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers serta Pasal11 Kode Etik Jurnalistik. Terhadap efektifitas hak jawab ini terdapat duapandangan berbeda, pendapat pertama menyatakan Hak Jawab sifatnya alternatif,artinya walaupun Hak Jawab tidak digunakan namun pihak yang dirugikan tetaptidak kehilangan haknya untuk melakukan tuntutan pidana maupun perdata.Pendapat kedua menyatakan hak jawab wajib digunakan sebelum mengajukantuntutan atau gugatannya kepengadilan karena hak menggugat belum munculsebelum dilaksanakannya hak jawab. Dalam pers, asas praduga tidak bersalahbermakna tidak boleh menghakimi dalam semua kasus pemberitaan. Pers tidakboleh menyatakan seseorang bersalah sebelum ada keputusan pengadilan yangtetap. Kewenangan pers dalam hal ini hanyalah terbatas pada penyampaian faktaatau kenyataan bahwa “menurut pengadilan” orang tersebut bersalah, namunstempel kesalahannya sendiri bukanlah dari pers.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the responsibility of the news print media press thatindicated the existence of the offense libel in terms of the Press Law and thePenal Code, the right of reply a made by the print press and news which can becategorized as a violation of the presumption of innocence. The research methodused is normative which is based on library materials or secondary data andinterviews of the informant as supporting secondary data. Responsibility the pressby positive law in Indonesia, there are two systems, namely systems Penal Codeand the Press Law. Penal Code adopts the inclusion and responsibility systemsunder the Press Law can be seen by the old and new law. Under the old law,namely Law number. 11 of 1966 as amended by Act number. 4 of 1967 and Lawnumber. 21 of 1982 on Basic Provisions of Press, is adopting a fictitiousresponsibility and successif (sequence or waterfall (water fall system)), while thenew law is based on Law number 40 of 1999 on Press, using fictitiousresponsibility system that puts the field business and editorial fields that will beresponsible in the event of criminal offenses committed by the press. Howresolution against libel can be performed using Right of Reply Institutions asstipulated in article 15a of Law number. 21 of 1982 on Basic Provisions of Pressand Article 5, paragraph (2) of Law number. 40 of 1999 on Press and Article 11of the Code of Journalistic Ethics. The effectiveness of the right of reply, thereare two different views,The first opinion expressed Right of Reply of itsalternatives, meaning that although the Right of Reply is not used, but the injuredparty still does not lose its right to conduct criminal or civil charges. The secondopinion states the right of reply shall be used before submitting a claim or lawsuitto court for the right to sue has not appeared before the implementation of theright of reply. In press the presumption of innocence means should not be judgein all cases of the news. Press should not declare someone guilty before a courtdecision remains. The authority of press in this case is limited to the submissionof the fact or the fact that "according to the court" the person is guilty, but thestamp itself is not the fault of press