Tesis ini membahas implementasi kebijakan tugas pembantuan di Unit Pelaksana Tel-mis Daerah Ditj en Binalattas Depnakertrans. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatifi Analisis yang digunakan mengacu pada teori yang dikemukakan oleh George Edwards III (1980) tentang implemcntasi kebijakan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang pejabat struktural di lingkungan Selcretariat Direktorat Jcndcral Binalattas dan Balai Latihan Keija. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat narasumbcr dan didulcung dengan teori yang terkait dengan implcmcntasi kebijakan. Hasil penelitian menyarankan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD} perlunya dilalcukan koordinasi baik dengan Pcmerintah Daerah maupun dcngan Ditjen Binalattas, improving capaciry dari pelaksana tugas pcmbantuan rnelalui up-grading instruktm' yang ada di daerah agar mempunyai kompetensi yang sesuai, serta pelaksana yang menangani tugas pembantuan agar mengikuti bimbingan tcknis dan sosialisasi lebih intensif sehjngga pemahaman akan semakin baik dan komprehensif. Dan bagi Digien Binalattas perlunya dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pelaksana tugas pembantuan, bantuan penyiapan surnber daya manusia, dalam hal ini yang berhubungan dengan sertiiikat panitia, Perlu koordinasi dengan pemcrintah daerah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pelaksana kebijakan, perencanaan penganggaran yang tertuang dalam RKA-KL perlu dicermati dan diteliti lebih lanjut, pelaksanaan kebijakan tugas pembantuan hendaknya kegiatan fisik saja yang dialokasikan ke daerah.

---

This research is observational descriptive with qualitative approaching. Analysis who utilizing to point on theory that interposed by George Edwards III. (1980) about policy implementation. Key informant in observational it consisting of 4 structural officials at environmentally Directorate General Training and Productivity and vocational training. Data collecting did by interview depth, meanwhile analysis did by refers on key informant opinion and backed up by bound up theory with policy implementation.

Result observational to suggest to Technical Executor Unit Region (UPTD) it need to be done good coordination with Local Government and also with Directorate General Training and Productivity, improving capacity of "Tugas Pembantuan" executor passes through up grading instructor that is at that region have interest suitably, and executor that handle that task follow technical guidance and intensive more socialization so understanding will getting better and comprehensive And divides Directorate General Training and Productivity to need it was done by socialization and technical guidance for executor task, human resource preparation help, in this case that in reference to committee certificate, Need coordination with local govemment in order to increasing equipment is policy executor, budgeting planning that most decants deep RKA-KL is analyzed more, policy performing "Tugas Pembantuan" ought to physical activity just that is allocated goes to region.