Tesis ini membahas efektivitas sistem sertifikasi kompetensi nsional yang dikembangkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dengan tujuan untuk mengetahui prioritas kebijakan yang efektif dalam menerapkan sistem sertifikasi kompetensi nasional. Penelitian ini menggunakan metodologi
Analytic Hierarchy Process yang dilakukan dengan cara membuat hirarki dengan cara melakukan wawancara dan observasi terhadap para ekspert yaitu orang yang mengetahui tentang permasalahan sistem sertifikasi kompetensi nasional dan mereka yang merasakan dampak dari sistem sertifikasi kompetensi nasional. Dari penyusunan hirarki maka diperoleh empat sasaran yang akan dicapai dalam rangka mencapai tujuan efektivitas kebijakan sistem sertitikasi kompetensi nasional. Empat sasaran tersebut adalah meningkatnya jumlah standar kompetensi yang diverilikasi, tersusunnya skema sertifikasi kompetensi, meningkatnya jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi yang diberi lisensi dan yang terakhir adalah terwujudnya Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan negara lain. Penelitian dilakukan terhadap 19 responden yang mewakili kelompok Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kelompok responden Lembaga Sertifikasi Profesi, kelompok Pemerintah dalam hal ini Depnakertrans, kelompok Lembaga Pelatihan dan kelompok Dunia lndustri. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dari masing-masing kelompok terhadap sasaran dan kebijakan yang harus diprioritaskan berbeda-beda tergantung dari kepentingan dan tugas pokok serta fungsi dari masing- masing kelompok responden. Sedangkan untuk persepsi global dapat dikatakan bahwa untuk mengefektifkan sistem sertifikasi kompetensi nasional maka sasaran yang harus diprioritaskan adalah meningkatnya jumlah standar kompetensi yang diverifikasi dengan dan kendala yang harus segera diatasi adalah rendahnya kemampuan industri dan sektor dalam menyusun dan mengidentifikasi standar kompetensi dan kebijakan yang harus diambil adalah melakukan sosialisasi kepada industri dan sektor. Dengan demikian dapat dianalisa bahwa dengan pemilihan sasaran tersebut maka sangat mendukung tugas pokok dari BNSP karena tanpa adanya standar kompetensi maka BNSP dan LSP tidak dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi.
The objective is to analyze the effectiveness of national competency certification system policy and to give recommendation to the Indonesian Professional Certification Authority (BNSP) to produce effective policy for the system. The methodology of this thesis is based on Analytic Hierarchy Process using interview and observation to expert personnel as instrument in gathering 4 types of evidences: increased number of verified competency standards, availability of certification scheme, increased number of licensed professional certification bodies (LSP), and a number of mutual recognition arrangements with other countries. The research involved 19 respondent consisting of representatives from BNSP, from LSP, Ministry of Manpower and Transmigration, training providers and industry. Result of the research showed different perspectives from these representatives based on their respective functions, but on the whole the results showed prioritized areas should be number of verified competency standards and challenges that has to be resolved is lack of capability of the industry and sector in developing and identifying competency standards, therefore policy to be taken is socialization and standards promotion to the industry and sectors. This figures emphasize that competency standards is very vital and important for BNSP and LSP to implement certification.
