ABSTRAKDengan pendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan peran Kementeriau Sosial
dalarn implementasi kebijakan penanganan pekerja migran bermasalah.
Kesirnpulan penelitian ini adalah peran Kementerian Sosial dalam implementasi
kebijakan penanganan pekenja migran bermasalah harus dilihat dari dua kebijakan
yang menjadi pedoman, yaitu Keputusan Presiden No 106 tabun 2004 tentang
Tim Koordinasi Pemulangan TKI Bermasalah dan UU No. ll tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial. Faktor yang rnernpengaruhi implementasi kebijakan
penanganan pekeija migrant diantaranya: komunikasi, sumber daya, komitmen, isi
kebij akan, karakter kebijakan, faktor dalam negeri dan luar negeri.
AbstractThe thesis describes The Role of Ministry of Social Affairs in the policy
implementation towards issues of Migrant Workers problems using Qualitative
Approach. The study reveals that the The Role of Ministry of Social Affairs
towards issues of Migrant Workers Problems should be based on the two basic
regulations which are Presidential Decree No.106 Tahun 2004 that discusses
about coordination team of Migrant workers repatriation and ?Undang-Undang
No.11 Tahun 2009? which discusses about Social Welfare. There are several
factors affecting the policy implementation which are; Communication,
Competencies, Commitment, Policy Content, The character of policy, and intern
and foreign factors.