Keadaan gizi masyarakat, terutama status gizi anak balita, adalah salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Prevalensi gizi kurang pada anak balita di Kota Tangerang sebesar 17,35%. Keadaan ini dapat dideteksi melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di posyandu. Cakupan penimbangan balita (D/S) di posyandu Kota Tangerang tahun 2006 masih rendah, yaitu 50,2%.Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran, faktor-faktor yang berhubungan, dan melihat faktor yang paling dominan terhadap cakupan penimbangan balita di posyandu di Kota Tangerang tahun 2006. Rancangan penelitian adalah cross-sectional, dengan dilakukannya FGD sebagai data pendukung ibu balita (pendidikan dan jumlah anak balita) yang dilaksanakan dari tanggal 11-21 Juni 2006 di Kota Tangerang. Sampel posyandu sebagai unit analisis sebanyak 200 posyandu. Untuk mendapatkan data karakteristik posyandu, setiap posyandu diambil sampel ketua kader, sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 200 responden. Pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana. Data karakteristik posyandu merupakan agregat dari seluruh responden (ibu kader) tiap posyandu. Data yang dikumpulkan mencakup cakupan penimbangan posyandu, faktor kader (umur, pendidikan, masa kerja, pengetahuan, dan pelatihan), supervisi petugas kesehatan, pembina kelurahan (frekuensi kunjungan ke posyandu, frekuensi pemberian dana, dan frekuensi rapat membicarakan posyandu), serta kelengkapan sarana pokok penimbangan di posyandu. Analisis dilakukan secara deskriptif, korelasi, uji t independen, ANOVA, dan regresi linier.Rata-rata cakupan penimbangan balita di posyandu di Kota Tangerang adalah 50,82%. Hasil uji menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan secara signifikan adalah pengetahuan kader. Dengan uji regresi linier, faktor yang paling dominan mempengaruhi cakupan penimbangan balita adalah rapat posyandu di kelurahan.Untuk meningkatkan cakupan penimbangan balita di posyandu, perlu dibuat kebijakan dari kepala daerah mengenai pembentukan kelompok kerja operasional (Pokjanal) posyandu. Selain itu, saat rapat kader di puskesmas, materi perlu disesuaikan dengan kebutuhan kader. Pelaksanaan pelatihan kader harus disesuaikan antara waktu yang disediakan dengan metode dan banyaknya materi yang harus disampaikan. Kelurahan diharapkan mengadakan rapat rutin bulanan dalam rangka evaluasi dan perencanaan kegiatan posyandu.DAFTAR PUSTAKA: 39 (1978-2006)