Propinsi Bengkulu memiliki 12 unit nimah sakit dengan 10 unit Rumah Sakit Pemerintah dengan variasi jumlah tempat tidur, kelas dan alokasi dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. DaIam pengalokasian anggaran untuk pembiayaan RSUD di propinsi Bengkulu ternyata tidak ada kaitan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Pernbiayaan di tiga RSUD kelas C sumber subsidi terbesar dari APBD Rp.4.916.765.000,- ski Rp.32.271.723.867,- (48,3%-68%). Sumber lainnya. adalah APBN 12,7%-33,9%, OOP 7,6%-9,8%, Askes PNS 2,8%-3,6%, pasien miskin 0,9%-5,3% dan sumber lain 0,7%. Pembiayaan pada tahun 2006 terbesar fungsi rawat inap mencapai proporsi 33%-40%. Pembiayaan RSUD kelas 0 menurut sumber tahun 2006 sampai 2007 terbesar adalah APBD dan tahun 2008 adalah APBN dan dana Ad Hoc. Sumber OOP memiliki kecenderungan meningkat, sementara sumber asuransi hanya berkisar 0,2%4,9%. Berdasarkan jenis belanja, tahun 2006 di RSUD keIas D terbesar belanja operasional, tahun 2007 belanja gaji sedangkan tahun 2008 belanja modal. Pembiayaan RSUD Non Kelas tahun 2006 terbesar adalah bersumber APBN, sedangkan tahun 2006 dan 2008 adalah APBD dan APBN. Output kinerja dari RSUD belum menunjukkan efisiensi, hanya RSUD Manna sudah efisien. Lima RSUD di propinsi Bengkulu masih mensubsidi semua pasien baik miskin maupun kaya menunjukkan belum equity. Implikasi pembiayaan terhadap sustainability, hanya tiga rumah sakit yaitu RSUD Manna, RSUD Argamakmur dan RSUD Kepahiang yang seialu menaikkan proporsi anggaran.