Banyaknya kasus pasien yang merasa tidak puas terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit dan adanya kejadian tidak diharapkan (adverse evem) yang dialami oleh pasien, menunjukkan masih banyak pasien yang belum memperoleh haknya saat menerima pelayanan kesehatan. Ha1 ini merupakan masalah yang mencuat akhir-akhir ini. Untuk mengatasi hal tersehut, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan, antara lain adanya UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009 yang bertujuan agar hak-hak pasien dapat terlindungi. Namun kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlaksana seperti yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan RSU Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan kebijakan perlindungan hak pasien sesuai dengan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data primer dan sekunder melalui wawancara mendalam dengan 14 informan, telaah dokumen kebijakan dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi isi (content analysis). Dari penelitian diperoleh hasil bahwa 1). elemen sumber daya manusia belum sepenuhnya dikatakan siap pada aspek jumlah tenaga keperawatan terutama di instalasi rawat inap berdasarkan standar Kepmenpan No.75 tahun 2004 dan Permenkes No.340 tahun 2010. Efisiensi dan mutu pelayanan masih kurang baik, berdasarkan penilaian tingkat kesehatan rumah sakit tetapi ada upaya yang dilakukan antara lain rekruitmen tenaga kerja kontrak (TKK) sccara bertahap. 2). elemen dana belum sepenuhnya dikatakan siap karena pada penyusunan Rencana Bisnis anggaran (RBA) belum disesuaikan dan ditujukan untuk pemenuhan hak pasice oleh karena UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 pasal 32 belum disosialisasikan, meskipun dalam penyusunan Rcncana Bisnis Anggara ( RBA) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dilaksanakan setiap tahun secara tidak langsung dapat memenuhi beberapa butir hak pasien. 3). elemen sarana dan prasarana belum sepenuhnya dikatakan siap karena jumlah dan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih ada yang kondisinya kurang baik dan tidak lengkap tetapi ada upaya yang dilakukan antara lain menyediakan tempat komplain pasien di Instalasi Hukum, Publikasi, dan Informasi (HPI), pembangunan fisik ruang rawat inap kelas tiga dan pembelian alat-alat kesehatan. 4). elemen metode/tatacara sudah cukup memadai meskipun peraturan internal rumah sakit yang berkaitan langsungdengan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 belum dikeluarkan tetapi prosedur dan tata cara yang lain sudah tersedia pada setiap unit pelayanan kesehatan. Diperlukan komitmen manajemen RSU Kabupaten Tangerang untuk mensosialisasikan UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 kepada seluruh tenaga medis dan non medis serta menyusun peraturan internal rumah sakit (Hospital By Law). Advokasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang untuk dapat mengangkat tenaga kerja kontrak (TKK) rumah sakit menjadi Pegawai Negeri Sipil, menempatan tenaga keperawatan baru, memberi bantuan anggaran untuk pembangunan sarana/prasarana dan bantuan alat-alat kesehatan.

---

Today there are still many patients who haven't received their well-deserved rights on receiving health services, proven by the large numbers of unsatisfied patients to the service delivered by hospitals, and the occurences of adverse events. A "tip of iceberg" phenomena that become very popular recently. The govemment has issued several policy regarding this problem, one of which is UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009 that aims to ensure patients" rights being protected. Nevertheless, on implementation term, this policy performs not as good as expected.

This research aims to analyze the readiness of Tangerang Regency General Hospital to implement patients rights protection policy according to UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009.

This is a qualitative research. Primary and secondary data are collected through detailed interviews with 14 informants, policy document review, and field observation. Data analysis was carried-out using "Content Analysis" technique.

The result showed : 1) The lacking numbers on human resource (nurses), especially in in-patient ward based on Kepmenpan No.75 tahun 2004 dan Permenkes No.340 tahun 2010 standards, 2) The funding is also not fully prepared (there has been no adjustment in Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) dan Rencana Kerja Tahunan ( RKT) to support the implementation) because UU Rumah Sakit No.44 tahun 2009 pusal 32 has not been socialized. Although fortunately, each years' Rencana Bisnis Anggaran (RBA), undirectly, already cover several aspects of these rights. 3) Facility and infrastructure are still below the minimum requirements, although they have built a patient complaint center inside Department of Instalasi Hukum. Publikasi, dan Informasi (HPI) building, expand class 3 in-patients ward , and procure more medical devices. 4) Standard Operating Procedures and conduct of practices regarding this issue are sufticient, despite that hospital internalregulations regarding UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 have not been proposed, the ongoing standards and procedures in every health service unit have complied to the fulfillment of patients' rights.

It requires further commitment from hospital management to socialize UU Rumah Sakit No. 44 tahun 2009 to every medical and para-medical health professionals, and to asson its' own internal regulation (Hospital By Law). It is also crucial to negotiate an advocacy to Tangerang Regency Govemment office to change the status of hospital contract employee to a more permanent public servant (PNS), to recruit more nursing professionals, to allocate more budget for structure and infra-structure development, and to procure more medical devices.