ABSTRAK
Tesis ini membahas Upaya Penanganan Kredit Bermasalah pada BPR dengan menggunakan skema Asuransi Kredit. Dalam UU No.10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan fungsi intermediasi, Bank Perkreditan Rakyat selain menghimpun dana nasabah, juga melaksanakan fungsi memberikan kredit kepada nasabah sesuai dengan kemampuan membayar kembali nasabah. Pengertian lain dari kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provisi. Latar Belakang dari Penulisan ini adalah bahwa pada saat ini Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang terkait dengan pencadangan aktiva produktif yang tidak memperhitungkan sama sekali nilai agunan BPKB yang sudah didaftarkan ke lembaga fidusia ketika kredit nasabah bermasalah, sehingga menimbulkan problem terhadap pencapaian kinerja BPR. Dalam memberikan kredit kepada nasabah oleh BPR, hampir selalu terjadi terdapatnya nasabah yang kurang lancar atau gagal membayar kembali dalam pembayaran cicilan kreditnya.Oleh karena itulah terdapat metode agar BPR menggunakan metode atau skema asuransi kredit pada setiap pencairan kredit untuk nasabah. Permasalahan adalah bagaimana upaya BPR dalam menangani kredit bermasalah serta upaya penyelesaian kredit macet melalui skema asuransi. Metode Penelitian dalam tesis ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif. Oleh karena itulah kesimpulan dari penulisan tesis ini adalah perlu dibuat suatu aturan mengenai perlindungan segala resiko kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik yang sudah berjalan seperti Asuransi Kredit, Jiwa, Kendaraan dan lain-lain maupun yang belum terealisasi yaitu Asuransi terhadap kredit yang dikeluarkan Bank Perkreditan Rakyat apabila si nasabah BPR melakukan tindak kejahatan baik yang belum dijatuhi putusan pidana ataupun sudah dijatuhi putusan pidana.

---

ABSTRACT
This thesis discusses Efforts to Handle Problematic Loan on BPR by using Credit Insurance scheme. In Law No. 10 Year 1998 explanined that Bank Perkreditan Rakyat (BPR) is a bnk which implement business activities conventionally or based on sharia principle that in its activities BPR does not give service in payment traffic. In implementing its functions as institution which has authority to implement intermediate function, Bank Perkreditan Rakyat in addition to collect fund from customers, also carry out function to give credit to customers in accordance with ability to repayment from customers. Other meaning from credit in banking activity is the main business activity because the biggest income from bank business comes from activity revenue of credit business, namely that Bank Indonesia issues regulation related to productive asset deposit that does not calculate at all collateral value of BPKB that has been registered to fiducia institution when customer credit is problematic, so it cause problem to reach BPR performance. In giving credit to customers by BPR, credit installment is always not current or fail to pay from customers. Therefore there is a method where BPR uses credit insurance method or scheme on every problematic credit payment. The problem is how BPR handles problematic credit as welll as efforts to settle bad debt through insurance scheme. Research method in this thesis is Normative Legal Research Type. Therefore conclusion from this thesis shall be made in a regulation concerning protection on all credit risks on Bank Perkreditan Rakyat (BPR) either on current Credit Insurance, Life, Vehicle or others or not yet realized, namely insurance to credit issued by Bank Perkreditan Rakyat if BPR customers do an illegal action either it has been punished or not yet.