Dalam kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines membawa konsekuensi bagi konsumen, dimana ganti rugi yang diberikan kepada konsumen pemegang tiket yang belum sempat menggunakan tiketnya adalah berupa saham kepemilikan dalam Mandala Airlines. Dari penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa Mandala Airlines belum memberikan perlindungan yang semestinya bagi konsumen sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari uraian ditas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsekuensi yuridis bagi kepentingan konsumen dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mandala Airlines. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis. Untuk menjembatani kondisi konsumen dengan posisi tawar yang lemah, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat diperlukan, sedangkan terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hukum yang tersedia adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

---

Suspension of Payment of Mandala Airlines brings consequences for consumers, where the compensation provided to the consumer ticket holders who have not had to use the ticket is in the form of stock ownership in Mandala Airlines. From this case study obtained results that Mandala Airlines has not given proper protection for consumers in accordance with that stipulated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. From the description, this research aims to ascertain legal consequences for the interests of consumers in decision Suspension of Payment Mandala Airlines. This research used normative legal research method by examining literatures or other secondary data related to law and any form of written legal norms. To connect the consumer condition with a weak bargaining position, the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is necessary, while the Suspension of Payment, available law is Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment.