Skripsi ini akan membahas dua masalah yang terkait dengan Surat Keputusan Bersama Menteri, yaitu keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta Kedudukannya dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembahasan mengenai salah satu produk hukum ini terkait dengan permasalahan yang sering muncul ketika suatu Keputusan Bersama Menteri dibentuk, yaitu kekuatan hukumnya didalam masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilakukan melalui pendekatan yuridis yaitu melalui pengkajian literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta perkembangan sejarah didalamnya disertai dengan beberapa contoh Keputusan Bersama Menteri sesuai dengan perkembangan masanya.

---

The thesis mainly discusses about two problems related to Joint Ministerial Decree. First, about existence of Joint Ministerial Decree in accordance to legislation progress. Second, about Joint Ministerial Decree position in the legislations. Discussion about Joint Ministerial Decree always related two problems, the force of law and how it will be enforced. These research use normative juridical approach through reviews of literature, legislations, and its history progress with number of examples of Joint Ministerial Decree inside.