Penelitian ini membahas mengenai formulasi kebijakan sistem penomoran faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia. Kebijakan tersebut mengatur prosedur pemberian nomor seri faktur pajak yang disentralisasi dari Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dan beberapa perubahan material serta formal terkait faktur pajak. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan formulasi kebijakan sistem penomoran pada faktur pajak Tahun 2013 di Indonesia dan menjelaskan tinjauan awal atas kebijakan dari asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam formulasi kebijakan penomoran faktur pajak mengacu pada identifikasi masalah dari hasil kebijakan sebelumnya. Pemberian nomor seri faktur pajak sebelumnya dibebaskan kepada pengusaha kena pajak sehingga menyebabkan faktur pajak fiktif, yang berdampak pada kebocoran penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia pada Tahun 2011-2012. Dari sisi asas kemudahan dalam administrasi (ease of administration), kebijakan sistem penomoran faktur pajak ini telah memenuhi asas kepastian, kemudahan, efisiensi dan kesederhanaan.

---

This study discusses the formulation of tax policy invoice numbering system in 2013 in Indonesia. The policy regulates the procedure for granting the tax invoice serial number from Directorate General of Taxation centralized through the Tax Office and several changes related to material and formal things regarding to tax invoice.The purpose of this research is to explain the decision-making process on the tax invoice numbering system in 2013 in Indonesia and explain the initial review of the policy by ease of administration's principle. This research is a descriptive qualitative approach using qualitative data.

Results of this study concluded that the decision-making process on tax invoice numbering refers to identification problem from the results of previous policy. The previous policy gives freedom to tax payers to make serial numbers on tax invoice, causing lots of fictitious tax invoices which have an impact on VAT revenue leakage in Indonesia in 2011-2012. In terms of the ease of administration's principle, tax invoice numbering system policy is in compliance with the principle of certainty, convenience, efficiency and simplicity.