Penerapan kemitraan dalam pelaksanaan CSR di Jawa Timur merupakan salah satu alternatif pembiayaan pasif pembangunan masyarakat yang cukup menggiurkan. Menanggapi hal tersebut melalui Badan Legislatif disusun Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Skripsi ini berisi tentang kemitraan antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dengan swasta dalam pelaksanaan CSR. Peran pemerintah dalam memunculkan kesetaraan dan pelaksanaan sinergisitas lintas lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan perusahaan. Artinya fasilitasi pemerintah tidak bersentuhan secara langsung dengan perusahaan pada lembaga yang sama. Dengan adanya Perda ini, pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi perusahaan dalam pelaksanaan CSR sesuai dengan kepentingannya tanpa membatasi ruang gerak perusahaan. Berjalan dari pola kemitraan semi produktif menuju pola kemitraan produktif, penting adanya komunikasi dan konsistensi peran Tim Fasilitasi agar dapat dicapai penerapan kemitraan yang diinginkan dalam pelaksanaan CSR.

---

Partnership implementation of CSR in East Java Province is one of potential passive funding for community development. Based on that fact, East Java Peoples Council conceived Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 about Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. This Thesis describe about partnership between East Jave Government with corporations in the implementation of CSR. This Government?s role make a synchronization and equality between government and corporations. It needed to bring up the trust between Government and corporation. Intervention in the implementation of CSR by Government is prohibited, so corporations can do their CSR with their own way. The partnership?s pattern is on going from semi-productive to productive partnership. But still, it needs a consistency of Tim Fasilitasi?s role to get the ideal implementation of CSR.