Dengan adanya program MP3EI dituntut adanya perubahan kebijakan di segala sisi, salah satunya kebijakan pajak yang mendukung semua kegiatan ekonomi di dalam MP3EI. Penelitian ini akan menfokuskan kepada kebijakan pajak yang berlaku di industri galangan kapal sebagai salah satu fokus dari 22 kegiatan ekonomi MP3EI dan melakukan analisis atas evaluasi kebijakan tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik (efektifitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode kualitatif pula. Hasilnya adalah banyak sekali kebijakan pajak yang berlaku pada pembuatan dan perbaikan kapal yang belum memenuhi kriteria evaluasi kebijakan publik, yaitu kebijakan Bea Masuk dan PPN. Padahal dalam rangka MP3EI perkapalan di Indonesia dituntut memiliki kebijakan pajak yang seharusnya mampu mendorong daya saing industri galangan kapal nasional.

---

MP3EI program nowadays required package of policies which could support the 22 economic program itself, one of the important policies is tax policy. This study will focus on tax policy in shipbuilding industry as one of 22 MP3EI economic program which play important roles in national and international connectivity through the tramportation system. This research is to evaluate the policy whether the tax policy meets evaluation criteria (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness) or not. This research was conducted using a qualitative approach and qualitative methods as well.

The result is a lot of tax policies that apply to the manufacture and repair of vessels which do not meet the criteria for evaluation of public policy, especially in the policy of import duty and VAT. Yet in order MP3EI, shipbuilding in Indonesia are required to have a tax policy which should be able to support the competitiveness of the national shipbuilding industry.