Retail merupakan usaha yang berkembang sangat pesat di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun, otomatis usaha retail pun berkembang dengan pesat. Namun hal ini tidak diiringi dengan meningkatnya penerimaan pemerintah melalui PPN. Di lapangan masih sering terjadi dispute antara PPh badan dan PPN, ini dikarenakan kebijakan Faktur Pajak khusus retail, dimana retail dapat menggunakan struk yang mereka terbitkan sebagai tanda bukti pemungutan PPN. Hal ini menyebabkan lawan transaksi yang tidak jelas sehingga DJP tidak dapat memantau penerimaan PPN retail. Perlu dikembangkan kebijakan baru yang paling sesuai untuk menghindar potential lost Negara. Penelitian ini akan menjelaskan lebih dalam mengenai evaluasi kebijakan faktur pajak atas retail, menggunakan metode kualitatif, dengan jenis penelitian murni. Penelitian dilakukan didalam lingkungan direktorat Jenderal Pajak dan retail yang bersangkutan.

---

Retail is a business that is growing very rapidly in Indonesia. With the increasing number of people each year, auto retail business is growing by leaps and bounds. However this is not accompanied by increased government revenue through VAT. Still common in the field of dispute between the corporate income tax and VAT, Tax Invoice is because the policy specifically retail, where retailers can use the receipt as proof they publish the collection of VAT. This led to the counterparty is not clear that DGT can not monitor the VAT retail receipts. Need to develop new policies are most appropriate to avoid potential lost state. This study will explain more about the evaluation of tax policy on the retail invoice. This study used qualitative methods, with the kind of pure research. The study was conducted in the environment directorate general of taxation and retail is concerned.