Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu alasan pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral, pencapaian tujuan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral, dan alternatif kebijakan bagi kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar atas barang ekspor mineral adalah untuk mendukung pelaksanaan peningkatan nilai tambah, yang merupakan amanat dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Secara umum tujuan kebijakan bea keluar sudah tercapai, yakni pengendalian penjualan bijih ke luar negeri, peningkatan nilai tambah, dan menjaga ketersediaan sumber daya mineral di dalam negeri. Namun tujuan pengendalian ekspor belum optimal tercapai, beberapa komoditi justru mengalami peningkatan volume ekspor. Alternatif kebijakan yang dapat diberikan adalah penerapan earmarked tax pada penerimaan bea keluar, penerapan diferensiasi tarif baik berdasarkan klasifikasi nilai tambah produk maupun berdasarkan tingkat pengolahannya, dan tarif progresif.

---

This research raised issues regarding the reason government implemented export tax policy on mineral export goods, objective achievement of export tax policy on mineral export goods, and alternative policy for export tax policy on mineral export goods. This research uses qualitative approach with descriptive design. The result showed that the reason government implemented export tax policy on mineral export goods is to support value added enhancement practice, which is mandated of Law Number 4 Year 2012.

Generally, the objectives is achieved, that is mineral ore export control, value added enhancement, and protect availability of mineral resources in domestic. However export control objective is not optimally achived, some comodity on the contrary increased in export volume. Alternative policy given is application of earmarked tax on tax export revenue, application of rate differentiation either by value added product classification nor by its processing level, and progressive rate.