Industri minyak dan gas bumi merupakan industri khusus karena perannya sangat vital bagi Indonesia. Demi menjaga amanat UUD 1945 pemerintah perlu mengatur secara khusus seluruh indikator, terutama terkait perpajakan. Pada akhir tahun 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010. Pada Pasal 13 huruf (u) peraturan tersebut menjelaskan bahwa pembayaran biaya bonus kepada pemerintah tidak dapat diperhitungan dalam pajak kontraktor apabila tidak diatur secara detail dalam kontraknya yang mengacu kepada Pasal 38 huruf (b). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan tersebut pada dasar tujuan dan maksud pembuatannya baik, namun sifatnya yang berlaku retroaktif menunjukan bahwa peraturan tersebut tidak sesuai dengan azas dan prinsip hukum perpajakan. Hal tersebut membuat iklim industri migas menjadi tidak kondusif.

---

Upstream Oil and Gas Industri is a special industri for Indonesia because it’s vital role. In order to follow the constitution, government must specially regulate all every indicators, particularly related to taxation. In the end of year 2010 government published Government Regulation No. 79 year 2010. On article 13 letter (u), the regulation explained that bonus which paid to the government cannot be deducted in calculating the contractor’s income tax if the contract not provided in details. This research use descriptive qualitative method. The research shows that the objective and the purpose of the regulations is absolutely veritable, but because of its retroactive character shown that the regulation is wrong according to the principle of taxation law. That makes the environment of oil and gas industri not conduicive.