Penelitian ini membahas mengenai pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Depok selaku APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah) dalam konteks e-procurement pada Pemerintahan Kota Depok. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis dimensi-dimensi pengawasan internal dari COSO pada Inspektorat Kota Depok. Permasalahan yang diangkat peneliti yaitu: pengawasan internal yang dilakukan Inspektorat Kota Depok selama ini belum dapat mencegah korupsi dan penyimpangan dalam sektor e-procurement di Pemkot Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan internal Inspektorat Kota Depok dalam konteks e-procurement pada Pemerintahan Kota Depok belum berjalan dengan baik karena beberapa masalah antara lain: metodologi pengawasan e-procurement yang dilakukan masih post audit, belum diangkatnya auditor ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA), belum adanya program penilaian risiko di dalam merencanakan kegiatan pengawasan e-procurement dan belum adanya penilaian dan grand design terkait sumber daya manusia dalam hal ini khususnya auditor di Inspektorat Kota Depok.

---

This thesis discusses about internal control performed by Inspektorat Kota Depok as internal government auditor in the context of e-procurement in City Government of Depok. In this thesis, researcher analyzed the dimensions of the COSO’s internal control in Inspektorat Kota Depok as main actor of internal control. This study raised issue about internal control that do by Inspektorat Kota Depok can’t prevent corruption in the context of e-procurement in city Government of Depok. This thesis used a positivist approach with qualitative method for the collecting data. The results of this thesis showed that internal control by Inspektorat Kota Depok in the context of e-procurement has not run properly.due to some problem such as: e-procurement controling method still use post audit, the auditors in Inspektorat Kota Depok has not approached into the functional auditor, the absence of a risk assesment program in planning of e-procurement controling activities, and there is still no assesment and grand design that related to human resources especially for auditors in Inspektorat Kota Depok.