Ditetapkannya Depok sebagai salah satu Kota terkotor di Indonesia pada tahun 2006 menjadikan pengelolaan sampah menjadi hal yang banyak menjadi sorotan publik. Buruknya pengelolaan sampah di Kota Depok dapat terlihat dari tidak memadainya fasilitas-fasilitas pengelolaan sampah yang ada seperti pengangkutan, Unit Pengelolaan Sampah (UPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ditambah lagi dengan jumlah penduduk Depok yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai akibat dari arus urbanisasi yang tinggi menjadikan beban pelayanan sampah menjadi semakin berat. Dengan menggunakan pendekatan positivis-kualitatif, dan menggunakan analisis SWOT, peneliti mengetahui bahwa posisi pengelolaan sampah di Kota Depok memungkinkan untuk diterapkannya strategi WO yaitu strategi yang dapat diterapkan dengan kondisi mengalami beberapa kendala internal/ kelemahan tetapi juga memiliki peluang yang sangat besar. Strategi yang digunakan diantaranya peningkatan kualitas SDM dan kapasitas pengelola, pengembangan kerjasama dengan swasta, penggunaan teknologi baru, dan membuat Peraturan Daerah yang baru.

---

To the issuance one of the dirtiest Cities in Indonesia in 2006 has made waste management a lot of things into the public spotlight. Poor waste management in the city of Depok can be seen from the inadequate waste management facilities as transport, waste management Unit (UPS) and Landfills (LANDFILL) coupled with the population There who continue to experience increased from year to year as a result of the high urbanisation make rubbish service burden becoming increasingly heavier. By using qualitative, positivist approach-and use the SWOT analysis, the researchers found that the position of waste management in the city of Depok allows for implementing a strategy that WO strategies can be applied to the conditions experienced some internal constraints/weaknesses but also has huge opportunities. Strategies used include improving the quality of human resources and management capacity, the development of cooperation with the private sector, the use of new technologies, and create new areas of Regulation.