E-money atau uang elektronik merupakan alat pembayaran yang saat ini semakin berkembang dan semakin banyak digunakan dalam transaksi sehari-hari. Pengaturan mengenai e-money secara khusus terdapat dalam PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Namun, penyelenggaraan e-money tidak hanya mengacu kepada peraturan tersebut, melainkan terdapat peraturan-peraturan lain seperti UU ITE, UU Mata Uang, UU Transfer Dana, serta UU Perlindungan Konsumen. Salah satu produk e-money di Indonesia adalah Flazz yang diterbitkan oleh BCA. Penyelenggaraan Flazz oleh BCA masih mengalami kendala-kendala yang menyebabkan kerugian pada konsumen. Penelitian ini membahas bagaimana keterkaitan antara peraturan-peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan emoney serta bagaimana pertanggungjawaban atas penyelenggaraan sistem uang elektronik di Indonesia. Di akhir penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa pengaturan yang ada di Indonesia belum dengan jelas mengatur penyelenggaraan e-money. BCA sebagai penerbit e-money juga ternyata masih mengalami kendala yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan Flazz belum sepenuhnya andal, aman, dan bertanggung jawab.

---

E-money or electronic money is a method of payment that is currently growing and increasingly used in daily transactions. The regulation of e-money is specifically found in PBI No. 11/2/PBI/2009 on Electronic Money. However, the implementation of e-money not only refers to PBI, but there are other laws such as the UU ITE (Law of Electronic Information and Transaction), UU Mata Uang (Law of Currency), UU Transfer Dana (Law of Transfer of Funds), and the UU Perlindungan Konsumen (Law of Consumer Protection). One of the e-money products in Indonesia is Flazz, published by BCA. The implementation of Flazz by BCA still have constraints that cause disadvantages to the consumer.

This thesis discusses how the relation between the rules that applied in implementing emoney and also how the legal liability of the electronic money system in Indonesia. At the end of this thesis, the author concludes that the existing regulations in Indonesia have not been clearly regulate the implementation of emoney. BCA as an issuer of e-money is also still experiencing barriers that indicate that the Flazz is not fully reliable, secure, and responsible.