Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam praktek. Kasus yang dipergunakan sebagai materi studi kasus adalah mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh Rumah Sakit Husada, yang dilanjutkan dengan analisis terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor: 196/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. Mogok kerja umumnya disebabkan oleh perselisihan yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Mogok kerja merupakan hak asasi pekerja/buruh terkait dengan kemerdekaan mereka untuk mengemukakan pendapat serta sarana untuk menghimpun kekuatan guna meningkatkan posisi tawar terhadap pengusaha. Terdapat peraturan terkait pelaksanaan mogok, agar pelaksanaan hak tersebut jangan sampai mengganggu hak dan kebebasan orang lain, ketertiban umum, dan fungsi-fungsi vital sarana umum dan sosial. Pada prakteknya, pelaksanaan mogok tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ada/berlaku sehingga utamanya dalam kasus ini berakibat pada perselisihan hak yang justru merugikan kelangsungan pekerjaan pekerja/buruh. Dalam menyusun skripsi ini, penulis pada dasarnya menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian yuridis normatif ini, penelitian mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengacu pula pada peraturan perusahaan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini adalah mengenai pengaturan dan praktek mogok kerja yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga pekerja yang melakukan mogok tidak terkena sanksi.

---

The following thesis is to discuss the arrangements legislation of strike and its implementation in practice. Case material is used as a case study is carried out a strike by workers/laborers Husada Hospital, which is followed by an analysis of the Industrial Relations Court Decision Number: 196/PHI.G/2009/PN.JKT.PST. The strike is generally caused by disputes between companies and workers/laborers. A strike is a fundamental right of workers/laborers associated with their freedom of expression and the means to gather strength to improve the bargaining position of employers. There are regulations regarding the conduct of the strike, so that the implementation of these rights should not interfere with the rights and freedoms of others, public order, and the vital functions of public and social facilities. In practice, the implementation of the strike is not always in accordance with existing regulations/applicable to major in this case resulted in disputes over rights at the expense of continuity of employment of workers/laborers. In this thesis, the author basically using normative methods. The research method is a normative study specifically examined law as a positive norm in the legislative system. In this normative study, research refers to the Law No. 13 Year 2003 on Manpower and refers also to the regulations governing the employment company. Results of this study was the setting and practice the illegal strike under Law No. 13 of 2003 so that workers do not strike sanction.