Skripsi ini membahas penerapan United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 (Prinsip 1986) dalam kegiatan satelit penginderaan jauh di berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui kebijakan nasionalnya. Prinsip 1986 mengatur secara umum kegiatan penginderaan jauh agar tetap sejalan dengan prinsip kegiatan keantariksaan. Di era globalisasi, teknologi penginderaan jauh semakin maju dengan sektor swasta semakin aktif terlibat. Salah satu isu utama penerapannya adalah prinsip non-diskriminasi atas akses terhadap data. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, membutuhkan jasa satelit penginderaan jauh untuk memecahkan kompleksitas permasalahan terkait fakta geografisnya. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau berupa norma hukum tertulis.

---

This thesis studies the implementation of United Nations Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space 1986 (Principles 1986) in satellite remote sensing activities at various States, including Indonesia, through their national policies. Principles 1986 is generally regulating remote sensing activities while preserving the principles of outer space. In the globalization era, the technology is getting more sophisticated, by private entities providing services more actively. One of the main issues in its implementation is the principle of non-discriminatory access to data. Indonesia, as the biggest archipelagic country in the world, requires such remote sensing services to unravel the complexity of problems related to its geographical facts. This thesis is conducted using a juridical-normative research, by reviewing legal references, national and also international legal norms.