Penelitian atau karya tulis ini mencoba menggambarkan bagaimana penerapan pemolisian demokratis poin akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga kepolisian yaitu Bidang Propam dalam menangani Penyimpangan polisi baik itu pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik maupun pelanggaran hukum personil kepolisian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dimana data diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan 4 (empat) informan. Lokasi penelitian penulis memilih Polda Metro Jaya sebagai tempat penelitian untuk mewawancarai informan. Polda Metro Jaya dipilih karena Kepolisian Tingkat Daerah dengan kompleksitas masalah yang paling banyak dibanding daerah lain-lainya. Setelah didapatkan data primer dan maupun sekunder dari penelitian yang dilakukan sehingga dapat menjadi bahasan untuk melihat seberapa jauh Peran Propam Polda Metro Jaya dalam pengawasan terhadap penyimpangan polisi sebagai penerapan pemolisian demokratis poin akuntabilitas dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan implementasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemolisian demokratis poin akuntabilitas dalam Bidang Propam sudah cukup berjalan dengan baik tetapi masih ada beberapa poin-poin khusus dalam implementasi yang memerlukan perbaikan agar pelaksanaan implementasi pemolisian demokratis dalam tubuh Bidang Propam semakin lebih baik.

---

Study or this paper tries to describe how the implementation of democratic policing Points Accountability conducted by police agencies in the Bidang Propam Deviations police handle both the breach of discipline, ethical violation or violations of the law the police personnel.

This research was conducted with qualitative methods where data obtained from in-depth interviews with four (4) informant. Location of the study authors chose Polda Metro Jaya as a place to interview informants research. Polda Metro Jaya routes have the most problems with the complexity of many areas than others-others.

Once the data obtained from primary and secondary research and conducted so as to be a discussion to see how far Role Bidang Propam Polda Metro Jaya in the supervision of police deviance as points applying democratic policing accountability and know the obstacles in the implementation of the implementation.

The study results showed that the implementation of democratic policing accountability points in the Bidang Propam going well enough but still there are some specific points in the implementation of which requires the implementation of improvements to the implementation of democratic policing in the body Bidang Propam getting better.