Penelitian ini membahas tentang keberadaan PKL di Surakarta yang menjamur pasca terjadinya krisis ekonomi 1997 dan kerusuhan Mei 1998. Sebagai salah satu bagian dari sektor informal, PKL menjadi pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, jumlahnya yang semakin banyak kemudian menimbulkan berbagai masalah perkotaan. Pemerintah Surakarta yang dipimpin oleh Joko Widodo kemudian mengadakan pola penataan PKL yang bersifat humanis. Salah satu yang dinilai paling berhasil adalah relokasi PKL dari Monumen Banjarsari ke Pasar Klithikan Notoharjo. Relokasi 989 PKL ini berlangsung tanpa menimbulkan kerusuhan dan dilakukan dengan prosesi budaya lokal. Keberhasilan ini membuat Surakarta dianugerahi gelar Kota Terbaik dan menjadi proyek percontohan bagi daerah dan Negara lain yang mengalami permasalahan serupa.

---

This study discusses about the existence of street vendors in Surakarta which boomed after 1997 economic crisis and May 1998 chaos. As a part of informal sector, street vendors become a labor-intensive occupation and give contribution to local revenue. In other hand, the increasing number of street vendors later was causing many urban problems. Surakarta government, led by Joko Widodo as Mayor held street vendors regulation which based on humanity. One of the most successful program was the relocation of Monumen Banjarsari's street vendors to Klithikan Notoharjo Market. The relocation of these 989 street vendors came off with no chaos and held with local culture procession. This successful program makes Surakarta awarded as Best City and becomes pilot project for other region and country facing similar problem.