UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Kedudukan Advokat Sebagai Officium Nobile Dalam Rezim Anti Pencucian Uang (Studi Kasus: Akun Twitter Milik Denny Indrayana) = The Position of Advocate as Officium Nobile on The Anti-Money Laundering Regime (Case Study: Twitter Account Belongs To Denny Indrayana)

Puspita Rani; R. Narendra Jatna, supervisor; Sri Laksmi Anindita, supervisor; Sitompul, Chudry, examiner; Gandjar I. Bondan, examiner; Flora Dianti, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013)

 Abstrak

Dalam menjalankan profesinya sebagai officium nobile (jabatan yang mulia), seorang advokat memiliki kewajiban untuk memberikan jasa hukum bagi orang yang memerlukan, termasuk menjadi penasihat hukum bagi terdakwa pencucian uang. Disamping itu, sebagai imbalan atas jasa hukum yang telah diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya, maka advokat yang bersangkutan berhak untuk mendapatkan honorarium. Hubungan kliental yang terjadi diantara advokat dengan kliennya yang merupakan terdakwa pencucian uang berimplikasi pada timbulnya tuduhan dari masyarakat yang menyamakan advokat dengan kliennya.
Sementara itu, adanya ketentuan yang bersifat pro parte dolus pro parte culpa menimbulkan kewajiban bagi siapapun untuk menaruh kecurigaan terhadap setiap prilaku atau transaksi mencurigakan yang berada dalam kekuasaannya yang mengindikasikan adanya kejahatan pencucian uang, termasuk pula pemberian honorarium dalam jumlah yang tidak wajar dari terdakwa pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Merujuk pada ketentuan yang dimuat di dalam 40 Rekomendasi FATF, maka hasil dari penelitian ini menyarankan agar advokat dimasukkan sebagai pihak pelapor ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

In exercising his profession as officium nobile, an advocate has a duty to provide legal services to people in need, including a lawyer for the defendant in money laundering case. In addition, in exchange for legal services that have been provided by a lawyer to his client, the lawyer is entitled to receive legal fee. Clientelism relationship that occurs between lawyers and their clients who are accused of money laundering allegations implicated in the emergence of the community that equate lawyers with their clients.
In the meantime, the provision that called pro parte dolus pro parte culpa creates the liability for anyone suspicious of any suspicious behavior or transactions that are within his control that indicate money laundering, including giving legal fee in the amount that does not match with clients’ profile. The research method that used in this paper is the normative method. Referring to the provisions contained in the 40 Recommendations FATF, advocates have position as Reporting Parties in the Anti Money Laundering Regime.

 File Digital: 1

Shelf
 S46231-Puspita Rari.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S46231
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated
Tipe Carrier : volume
Deskripsi Fisik : x, 104 pages : illustration ; 30 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S46231 14-23-80086776 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20346917
Cover