Pengesahan UU 23 tahun 2011 memberikan kejelasan kelembagaan dan fungsi tambahan bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah. Selain sebagai operator zakat yang membantu pengentasan kemiskinan BAZNAS berperan sebagai koordinator pengelola zakat secara nasional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses penyusunan anggaran yang dijalankan oleh BAZNAS dan pendekatan yang digunakan dalam menyusun anggaran. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa Pendekatan Anggaran yang digunakan oleh BAZNAS adalah pendekatan Planning Programing Budgeting System (PPBS) dengan beberapa kekurangan. Dengan mengetahui proses penyusunan anggaran yang selama ini digunakan BAZNAS, diharapkan dapat membantu pembuatan proses penyusunan anggaran BAZNAS dalam mengemban tambahan fungsi yang diamanatkan undang-undang.

---

The Ratification of Act 23 of 2011 about Zakat Management provides institutional clarity and additional functions for the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) as the only one zakat organization established by the Government. Instead of the role as zakat operator that helps government in poverty allevation, BAZNAS assigned the role as coordinator of zakat management nationally. The purposes of this study are to determine the budgeting process that used in BAZNAS and approaches used in preparing the budget. This study concluded that the budget approach used by BAZNAS is Programing Planning Budgeting System (PPBS) with some shortcomings. By knowing the budgeting process that has been used by BAZNAS, it is expected to assist BAZNAS? budgeting process in carrying supplementary functions mandated by law.