UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Dinamika konflik dan konsensus dalam pembahasan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia = The dynamics of conflict and concensus in the discussion of Law no. 8/2012 on elections in the House of Representatives of Republic of Indonesia / Sri Kuncoro

Sri Kuncoro; Isbodroini Suyanto, examiner; Valina Singka Subekti, examiner; Kamarudin, examiner; Syaiful Bahri, examiner ([Publisher not identified] , 2013)
 Abstrak
ABSTRAK
Tesis ini menguraikan tentang proses politik di Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR-RI) saat pembahasan Rancangan Undang-Undang
(RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) yang melibatkan sembilan fraksi partai politik
hasil Pemilu 2009, yakni Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat
Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai
Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Hati Nurani Rakyat.
Permasalahannya adalah bagaimanakah proses tarik menarik kepentingan
politik antarfraksi tersebut yang menghasilkan konflik dan konsensus, khususnya
terkait dengan empat isu krusial yakni sistem pemilu, alokasi kursi per daerah
pemilihan, ambang batas parlemen, dan metode penghitungan suara menjadi
kursi. Setelah dilakukan lobi politik intensif antara Pimpinan DPR-RI dan
Pimpinan Fraksi akhirnya isu sistem pemilu dan alokasi kursi per daerah
pemilihan pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat
sehingga tercapai konsensus, sedangkan isu ambang batas parlemen dan metode
penghitungan suara menjadi kursi pengambilan keputusannya dilakukan dengan
pemungutan suara.
Teori yang digunakan adalah Teori Konflik dari Maurice Duverger, Teori
Konsensus dari Maswadi Rauf, Teori Sistem Pemilu dari Ben Reilly, Andrew
Reynolds dan Miriam Budiardjo, Teori Partai Politik dari Miriam Budiardjo,
Sigmund Nuemann dan Alan Ware serta Teori Perwakilan dari Hanna Fenichel
Pitkin, Miriam Budiardjo dan Bintan R. Saragih. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan teknik analisa deskriptif analitis dan wawancara mendalam
dengan anggota fraksi yang terlibat dalam proses politik tersebut.
Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik antarfraksi politik
dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI tidak mengindikasikan adanya
perjuangan ideologi politik, tetapi lebih dimotivasi oleh orientasi dan kepentingan
politik praktis semata-mata yang bersifat pragmatis dalam rangka meraih
kekuasaan secara demokratis melalui rekayasa UU Pemilu yang kompromistis.
Teori Konflik (sebagian), Teori Konsensus, Teori Sistem Pemilu, Teori
Partai Politik, dan Teori Perwakilan berimplikasi positif terhadap konflik dan
konsensus antarfraksi dalam pembahasan RUU Pemilu di DPR-RI.

ABSTRACT
This thesis discusses about the political process in the House of
Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) during the discussion of
Election Bill, which involved nine factions of political parties from 2009 Election:
Partai Demokrat (Democratic Party), Partai Golongan Karya (Working Group
Party), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Indonesian Democratic Party-
Struggle), Partai Keadilan Sejahtera (Prosperous Justice Party), Partai Amanat
Nasional (National Mandate Party), Partai Persatuan Pembangunan (United
Development Party), Partai Kebangkitan Bangsa (National Awakening Party),
Partai Gerakan Indonesia Raya (Great Indonesian Movement Party), and Partai
Hati Nurani Rakyat (People's Conscience Party).
The problem was how the power interplay among these factions created
conflict and consensus about four crucial issues: election system, allocation of
seats for each electoral district, parliamentary threshold, and method of turning
votes to seats. After an intensive political lobbying between the chairman of the
House and the factions’ leader, the decision on election system and allocation of
seats was made by deliberation, while the decision on parliamentary threshold and
method of turning votes was reached by voting.
The theories applied in this study are Conflict Theory by Maurice
Duverger, Consensus Theory by Maswadi Rauf, Election System Theory by Ben
Reilly, Andrew Reynolds and Miriam Budiardjo, Political Party Theory by
Miriam Budiardjo, Sigmund Nuemann and Alan Ware, and Representation
Theory by Hanna Fenichel Pitkin, Miriam Budiardjo and Bintan R. Saragih. This
is a qualitative study with descriptive analytical techniques and deep interviews
with the factions’ members involved in that political process.
The findings of this study show that the conflict among factions in the
discussion of Election Bill in the House of Representatives was not driven by a
struggle for certain political ideologies, but by pragmatic, practical, political
orientations and interests to gain power democratically through a compromising
election bill scheme.
Conflict Theory (in part), Consensus Theory, Election System Theory,
Political Party Theory, and Representation Theory had a positive implication in
the conflict and consensus occurring in the discussion of Election Bill in the
House of Representatives of Republic of Indonesia.
 File Digital: 1
Shelf
 T-Pdf Sri Kuncoro.pdf ::
 Metadata
No. Panggil : T33302
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2013
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xv, 150 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 144-150
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T33302 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20348593